Mantan Ketua MA Nepal Sushila Karki Setuju Pimpin Pemerintahan Sementara

Liputan6.com, Kathmandu - Saat pasukan Angkatan Darat Nepal berpatroli di jalan-jalan Kathmandu untuk memulihkan ketertiban setelah dua hari kerusuhan yang menjatuhkan pemerintahan KP Sharma Oli, Kepala Staf Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel pada Rabu (10/9/2025) disebut berhasil meyakinkan Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, untuk memimpin pemerintahan sementara.

Menurut laporan The Indian Express, Jenderal Sigdel sebelumnya mengadakan sejumlah pertemuan dengan kelompok-kelompok penggerak demo Gen Z serta tokoh-tokoh lain. Pada Rabu sekitar pukul 02.00 waktu setempat, dia disebut mendatangi rumah Karki di Dhapasi dan menyampaikan kepadanya bahwa dialah sosok yang paling tepat memimpin pemerintahan sementara.

Awalnya, Karki menolak tawaran tersebut. Namun, 15 jam kemudian, setelah kelompok-kelompok Gen Z secara resmi memintanya, dia akhirnya bersedia menerima.

Nama Wali Kota Kathmandu Balendra Shah sempat disebut-sebut oleh sebagian demonstran Gen Z sebagai calon kuat pemimpin sementara. Meski begitu, dia akhirnya juga menyatakan dukungannya kepada Karki.

Dalam berbagai pembicaraan yang dia lakukan, Jenderal Sigdel meminta masukan mengenai langkah tercepat untuk memulihkan keadaan, penyusunan program pokok bersama, dan pembentukan pemerintahan sementara yang ditargetkan paling lambat Kamis (11/9) atau Jumat (12/9).

Karki, perempuan pertama yang pernah menjabat ketua Mahkamah Agung Nepal, pensiun pada Juni 2017 dalam suasana yang tidak menyenangkan. Dia sempat diberhentikan sementara dari jabatannya setelah Partai Kongres Nepal mendaftarkan mosi pemakzulan ke Sekretariat Parlemen. Namun, setelah Karki resmi pensiun, mosi itu tidak pernah diproses lebih lanjut dan akhirnya dibiarkan begitu saja.

Dengan negara yang tengah kacau dan pemerintahan Oli runtuh, Angkatan Darat Nepal untuk pertama kalinya turun tangan. Keputusan ini disebut muncul dari kesepakatan diam-diam antara partai-partai politik dan kelompok Gen Z, dengan dua tujuan utama: pertama, memadamkan kerusuhan sekaligus menghentikan penjarahan dan anarki, dan kedua, mempertemukan berbagai kekuatan politik di meja perundingan untuk menentukan arah sistem politik ke depan.

Pada 2006, ketika Nepal memulai perjalanan politik radikal yang berujung pada lahirnya republik sekuler, Tentara Kerajaan Nepal resmi berganti nama menjadi Angkatan Darat Nepal. Meskipun begitu, institusi militer ini tetap menjaga sikap nonpolitis, menerima setiap perubahan yang terjadi, dan bekerja sama dengan pemerintahan baru.

Dua tahun kemudian, pada 2008, raja yang sebelumnya menjabat panglima tertinggi Angkatan Darat diturunkan dari takhta dan monarki dihapuskan. Angkatan Darat tidak menentang keputusan itu, melainkan mematuhinya. Mereka bahkan bersikap tegas setiap kali ada upaya untuk menyusupkan kepentingan politik kepartaian ke dalam tubuh militer.