Greta Thunberg dan Aktor Game of Thrones Liam Cunningham Coba Tembus Blokade Gaza Bersama Kapal Freedom Flotilla

Liputan6.com, Roma - Organisasi nirlaba internasional Freedom Flotilla Coalition (FFC) menyatakan bahwa salah satu kapalnya telah meninggalkan pelabuhan Catania di Italia pada Minggu (1/6/2025), menuju Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, setelah upaya sebelumnya gagal akibat serangan drone terhadap kapal lain di Laut Mediterania.

Kapal tersebut, bernama Madleen, berangkat dengan membawa relawan yang terdiri dari para aktivis, termasuk aktivis iklim Greta Thunberg dan aktor asal Irlandia Liam Cunningham. Mereka membawa tong-tong yang berisi pasokan bantuan yang digambarkan kelompok itu sebagai "jumlah yang terbatas, namun simbolis".

Sebelumnya, kapal lain milik FFC yang bernama Conscience diserang dua drone di luar perairan teritorial Malta pada awal Mei. FFC menyatakan Israel bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun, Israel belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari media.

"Kami melakukan ini karena tak peduli seberat apapun tantangan yang kami hadapi, kami harus terus mencoba, karena saat kami berhenti mencoba, saat itulah kita kehilangan sisi kemanusiaan kita," kata Thunberg kepada wartawan dalam sebuah konferensi sebelum keberangkatan seperti dilansir CNA.

Dia menambahkan, "Sebahaya apa pun misi ini, itu tidak sebanding dengan bahayanya diamnya seluruh dunia terhadap kehidupan yang sedang mengalami genosida."

FFC menegaskan, "Perjalanan ini bukanlah aksi amal. Ini adalah aksi langsung tanpa kekerasan untuk menantang blokade ilegal Israel dan kejahatan perang yang semakin meningkat."

PBB menyatakan pada Jumat (30/5) bahwa situasi di Gaza saat ini adalah yang terburuk sejak perang antara Israel dan militan Hamas dimulai 19 bulan lalu.

Di bawah tekanan internasional yang meningkat, Israel melonggarkan blokade bantuan kemanusiaan atas Gaza, namun mengubah model distribusinya melalui lembaga bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF) — yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel.

PBB dan kelompok bantuan internasional menolak bekerja sama dengan GHF, dengan alasan bahwa badan itu tidak bekerja sesuai prinsip netralitas, imparsialitas, dan independensi. 

"Ini tampaknya merupakan upaya yang disengaja untuk menjadikan bantuan sebagai senjata, dan kami sudah lama memperingatkan soal itu. Bantuan seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan kemanusiaan, kepada siapa pun yang membutuhkannya," kata juru bicara kantor koordinasi bantuan kemanusiaan PBB (UN OCHA) Jens Laerke, merujuk model distribusi bantuan GHF melalui pusat-pusat logistik milik Israel dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh militer.