Pakar PBB: Haiti Butuh hingga 5.000 Polisi untuk Atasi Bencana Kekerasan Geng Kriminal Bersenjata

Laporan hak asasi manusia yang sama menegaskan kembali perlunya pengerahan misi keamanan multinasional untuk membantu polisi Haiti menghentikan kekerasan dan memulihkan supremasi hukum. Dan mereka mendesak kontrol yang lebih ketat di tingkat nasional dan internasional untuk membendung perdagangan senjata dan amunisi ke geng-geng dan pihak-pihak lain – yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat (AS).

O'Neill lebih lanjut mengatakan bahwa penargetan yang "mengkhawatirkan" terhadap lembaga-lembaga dan individu-individu penting dimulai dalam empat atau lima minggu terakhir – dengan 18 serangan yang tercatat terhadap rumah sakit, serangan ke sejumlah rumah sakit, dan institusi akademik dibakar pada Rabu (27/3) malam. Geng-geng kriminal juga membakar dua penjara besar di Haiti.

Selain itu, katanya, geng-geng tersebut telah melakukan dua upaya untuk mengambil kendali Istana Nasional dan mereka menargetkan pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan orang-orang yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap kelanjutan penguasaan mereka.

Elemen baru lainnya yang didokumentasikan oleh tim hak asasi manusia PBB di Haiti, ungkap O'Neill, adalah penggunaan anak-anak tidak hanya sebagai pembawa pesan, pengintai, budak seks dan juru masak, namun remaja muda kini terlibat dalam aktivitas garis depan dan penyerangan dalam jumlah yang tidak terlihat sebelumnya.

Penutupan bandara dan jalan raya juga menyebabkan sekitar 1,4 juta warga Haiti di ambang kelaparan. Jumlah orang yang meninggalkan rumah mereka telah meningkat dari 50.000 pada Juli lalu menurut Organisasi Migrasi Internasional PBB menjadi setidaknya 362.000.

"Menurut saya dalam tiga hingga empat minggu terakhir, kita mungkin mendekati 400.000 atau bahkan lebih," kata utusan PBB itu.

O’Neill menuturkan membangun kembali keamanan adalah kuncinya dan menempatkan pasukan keamanan internasional di Haiti sangatlah penting dan mendesak.

Mendirikan dan mengaktifkan dewan transisi kepresidenan secara resmi juga merupakan hal yang "krusial" dan "sangat penting", sebut O’Neill, seraya menyatakan harapan bahwa hal ini bisa terwujud minggu depan. Salah satu alasannya adalah karena Presiden Kenya William Ruto mengatakan dia tidak akan mengerahkan polisi untuk memimpin operasi keamanan multinasional sampai Haiti memiliki pemimpin yang sah.

O’Neill menggarisbawahi bahwa operasi polisi internasional juga sangat membutuhkan dana.

Haiti meminta pasukan internasional untuk memerangi geng kriminal bersenjata pada Oktober 2022 dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengajukannya pada Juli lalu.

"Kami masih menunggu dan kehilangan yang terjadi setiap hari berarti semakin banyak orang meninggal, semakin banyak perempuan dan anak perempuan yang diperkosa, dan semakin banyak orang meninggalkan rumah mereka," tutur O’Neill. "Jadi, lebih cepat lebih baik."