Israel Izinkan Umat Muslim Masuk Masjid Al Aqsa Saat Ramadhan Usai Didesak AS

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben Gvir baru-baru ini mengatakan bahwa penduduk Palestina di Tepi Barat “tidak boleh” masuk ke Yerusalem untuk beribadah selama Ramadhan.

“Kami tidak bisa mengambil risiko,” katanya, seraya menambahkan: “Kami tidak bisa menyandera perempuan dan anak-anak di Gaza dan mengizinkan perayaan Hamas di Temple Mount.”

Ben Gvir memimpin partai sayap kanan yang menganjurkan kendali Yahudi atas kompleks tersebut.

Beberapa hari kemudian, Amerika Serikat meminta Israel untuk mengizinkan umat Islam beribadah di Al Aqsa.

"Ini bukan hanya masalah memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat yang layak mereka dapatkan... tapi juga masalah yang secara langsung penting bagi keamanan Israel," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller.

“Bukan kepentingan keamanan Israel untuk mengobarkan ketegangan di Tepi Barat atau wilayah yang lebih luas.”

Hamas telah menyerukan gerakan massal di Al Aqsa untuk awal Ramadhan.

“Ramadhan adalah suci bagi umat Islam; kesuciannya akan dijunjung tinggi tahun ini, seperti yang terjadi setiap tahun,” kata pernyataan pemerintah Israel setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan dengan seluruh badan keamanan pada hari Selasa.

Sebelumnya disampaikan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan memberlakukan pembatasan akses ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadan.

PM Netanyahu menyebut alasan utama pemberlakukan aturan tersebut lantaran masalah keamanan, dikutip dari laman Al Jazeera, Selasa (20/2/2024).

Pembatasan akses ke Al Aqsa telah lama menimbulkan gesekan, terutama menjelang hari raya keagamaan seperti Ramadan yang akan dimulai sekitar tanggal 10 Maret tahun ini.

Ketika ditanya tentang kemungkinan pemblokiran akses bagi beberapa jamaah selama bulan suci Ramadan, kantor Netanyahu mengatakan: “Perdana menteri membuat keputusan itu demi alasan keamanan, yang juga dibuat berdasarkan pertimbangan para profesional.”

Selanjutnya, kantor PM Israel tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Jalur Gaza, mengecam rencana pembatasan tersebut dan mendesak warga Palestina untuk melakukan perlawanan terkait aturan pembatasan tersebut.

Hamas meminta warga Palestina di Yerusalem dan Tepi Barat untuk menolak keputusan tersebut dan melawan arogansi serta masalah pendudukan Israel.

Israel kerap menetapkan aturan untuk membatasi jumlah jamaah di situs tersebut, dengan alasan alasan keamanan.

Pasukan Israel sebelumnya juga melakukan serangan dan kekerasan di lokasi tersebut selama bulan Ramadan.

Pengumuman ini muncul ketika Israel memperingatkan bahwa mereka akan melanjutkan serangannya ke Gaza selama Ramadan, termasuk di daerah Rafah.

“Dunia harus tahu dan para pemimpin Hamas harus tahu: Jika pada bulan Ramadan para sandera tidak ada di rumah, pertempuran akan berlanjut di mana-mana termasuk wilayah Rafah,” kata anggota kabinet perang Benny Gantz.

“Kami akan melakukannya secara terkoordinasi, memfasilitasi evakuasi warga sipil melalui dialog dengan Amerika Serikat dan Mesir serta meminimalkan korban sipil sebanyak mungkin.”

“Hamas punya pilihan. Mereka bisa menyerah, melepaskan sandera dan warga sipil Gaza agar bisa merayakan Ramadan,” ujarnya.

Sementara itu, Israel akan melancarkan serangan darat ke Rafah jika Hamas tidak membebaskan sisa sandera yang ditahan di Jalur Gaza pada awal Ramadan. Demikian disampaikan anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz.

"Dunia harus tahu dan para pemimpin Hamas harus tahu – jika pada bulan Ramadan para sandera tidak kembali ke rumah, pertempuran akan berlanjut di mana-mana, termasuk wilayah Rafah," ujar Gantz, yang merupakan seorang pensiunan kepala staf militer, dalam konferensi para pemimpin Yahudi Amerika di Yerusalem pada Minggu (18/2/2024), seperti dilansir CNA, Senin (19/2).

Pemerintah Israel sebelumnya belum menentukan batas waktu rencana penyerangan terhadap Rafah, kota yang saat ini dihuni lebih dari 1,5 juta pengungsi Jalur Gaza.

Khawatir akan potensi jatuhnya korban dalam jumlah besar, pemerintah asing dan organisasi bantuan telah berulang kali mendesak Israel untuk menyelamatkan Rafah, kota besar terakhir di Jalur Gaza yang belum diserang oleh pasukan darat Israel selama perang sejak 7 Oktober 2023.