Warga Kashmir yang Diduduki Pakistan Protes Tagihan Listrik Mahal dan Sering Mati

Masyarakat dari segala usia dan kelas ekonomi terkena dampak krisis listrik. Pemadaman listrik selama jam sekolah mengganggu fungsi rutin sekolah di PoK dan siswa merasa sangat sulit melakukan tugas akademik.

Ketidakpastian mengenai ketersediaan tenaga listrik dan tekanan untuk berprestasi lebih baik di sekolah meningkatkan tingkat stres siswa muda.

Mengingat situasi yang gawat ini, pemerintah daerah menerapkan taktik baru untuk mengakhiri protes masyarakat.

Dalam upaya untuk mengakhiri protes para pedagang, pemerintah di Muzaffarabad telah memulai survei pajak pendapatan.

Presiden Anjuman Tajran, Shaukat Javed Mir, berkata, "Saya ingin memberi tahu Perdana Menteri (PoK) bahwa survei yang Anda mulai secara tiba-tiba tidak pernah dilakukan dalam 76 tahun terakhir. Tiba-tiba, Anda menyadari hal ini pada saat para pedagang berada memainkan peran penting mereka dalam protes. Ketika Anda melihat para pedagang berkumpul dan ada boikot tagihan listrik, dan orang-orang membela haknya, Anda tiba-tiba memulai survei ini".

Dia menambahkan, "Anda mengancam para pedagang, jika mereka tidak berhenti berpartisipasi dalam protes, maka mereka harus membayar pajak. Kami tidak pernah menolak membayar pajak. Kami hanya tidak setuju dengan metode Anda".

Penduduk lokal di PoK menyatakan bahwa hanya kantor-kantor pemerintah besar yang memiliki akses terhadap fasilitas seperti pemanas dan generator.

Penduduk di daerah yang menghasilkan listrik dalam jumlah besar mengalami kesulitan keuangan yang tidak beralasan akibat lonjakan tagihan.

Mereka menyebut sudah menjadi sasaran perlakuan tidak adil oleh pemerintahan berturut-turut di Islamabad.