Sukses

Sri Lanka Rusuh, Kemlu RI Pastikan 273 WNI dalam Kondisi Aman

Liputan6.com, Kolombo - Kementerian Luar Negeri RI lewat KBRI Kolombo telah memastikan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sri Lanka, aman dan tidak terdampak dari kerusuhan akibat krisis ekonomi.

"Saat ini, tercatat 273 WNI yang berada di Sri Lanka di mana 194 merupakan pemegang izin tinggal tetap dan 79 orang merupakan pemegang visa kunjungan bisnis," ujar Direktur PWNI Kemlu RI Judha Nugraha dalam press briefing, Kamis (12/5/2022).

Judha Nugraha menegaskan bahwa seluruh WNI tersebut bisa dipastikan aman.

"Kondisi saat ini, menurut KBRI Kolombo, tidak ada WNI yang terdampak situasi krisis Sri Lanka," kata Judha dalam konferensi pers di Kemlu RI, Kamis (12/5/2022).

Judha Nugraha menyebutkan, jika memang ada WNI yang membutuhkan bantuan, KBRI Kolombo selalu siap untuk membantu.

Sementara itu, lewat akun Instagram @indonesiaincolombo, KBRI mengimbau agar WNI tak keluar rumah selama jam malam diberlakukan hingga besok.

"Agar WNI mematuhi instruksi keamanan untuk tidak keluar rumah selama jam malam dan selalu waspada serta memantau perkembangan," tulis KBRI Kolombo.

KBRI juga mengimbau agar WNI sebisa mungkin menghindari kerumunan massa di Sri Lanka.

Sri Lanka dilanda krisis ekonomi dan kerusuhan Usai pengunduran diri Mahinda Rajapaksa dari kursi perdana menteri, kericuhan tetap terjadi di Sri Lanka. Massa juga menyerukan pengunduran diri dari Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Pemerintah sendiri mengerahkan puluhan ribu tentara, personel angkatan laut dan udara untuk berpatroli di jalan-jalan ibu kota Kolombo.

Lebih dari 50 rumah milik para pejabat telah dibakar, termasuk rumah keluarga Rajapaksa, beberapa menteri, serta anggota parlemen.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Sri Lanka Umumkan Status Darurat Nasional Dipicu Ricuh Protes Depan Rumah Presiden

Keadaan darurat nasional telah diumumkan di Sri Lanka, sehari setelah protes di luar rumah presiden berubah menjadi kekerasan. Demikian mengutip BBC, Sabtu (3/4/2022).

Para pengunjuk rasa menyerbu barikade dan dituduh membakar kendaraan di dekat kediaman pribadi Presiden Gotabaya Rajapaksa pada Kamis 31 Maret 2022.

Militer sejak itu telah dikerahkan dan memiliki kekuatan untuk menangkap tersangka tanpa surat perintah.

Protes di luar rumah Presiden Rajapaska pada hari Kamis dimulai dengan damai, tetapi para peserta mengatakan keadaan berubah menjadi kekerasan setelah polisi menembakkan gas air mata, meriam air dan juga memukuli orang-orang yang hadir.

Para pengunjuk rasa membalas polisi dengan melempari mereka dengan batu.

Setidaknya dua lusin personel polisi dilaporkan terluka dalam bentrokan tersebut, menurut seorang pejabat yang dikutip oleh kantor berita Reuters.

Pada Jumat 1 April, 53 demonstran ditangkap, dan media lokal melaporkan bahwa lima fotografer berita ditahan dan disiksa di sebuah kantor polisi. Pemerintah mengatakan akan menyelidiki klaim terakhir.

 

 

3 dari 4 halaman

Jam Malam hingga Keputusan Status Darurat

Meskipun tindakan keras diberlakukan, protes terus berlanjut, dan menyebar ke bagian lain negara itu. Demonstran di ibu kota membawa plakat yang menyerukan pengunduran diri presiden.

Sri Lanka berada di tengah-tengah krisis ekonomi besar. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya mata uang asing, yang digunakan untuk membayar impor bahan bakar.

Dihadapkan dengan pemadaman listrik yang berlangsung setengah hari atau lebih, dan kekurangan bahan bakar serta makanan dan obat-obatan penting, kemarahan publik telah mencapai titik tertinggi baru di negara kepulauan berpenduduk 22 juta jiwa itu.

Pemerintah telah memberlakukan jam malam di ibu kota Sri Lanka untuk malam kedua berturut-turut, dan telah memperluasnya untuk mencakup seluruh Provinsi Barat negara itu, menurut AFP.

Presiden Rajapaksa mengatakan keputusan untuk menyatakan keadaan darurat diambil untuk kepentingan keamanan publik, perlindungan ketertiban umum, dan untuk memastikan pemeliharaan pasokan dan layanan penting.

Seorang perwakilan PBB di negara itu, Hanaa Singer-Hamdy, menyerukan untuk menahan diri dari semua kelompok dalam sebuah twit.

Demonstrasi menandai perubahan besar dalam popularitas Rajapaksa, yang meraih kekuasaan dengan kemenangan mayoritas pada 2019, menjanjikan stabilitas dan "tangan yang kuat" untuk memerintah negara itu.

4 dari 4 halaman

PM Sri Lanka Mahinda Rajapaksa Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa telah mengundurkan diri di tengah protes massa atas penanganan pemerintah terhadap krisis ekonomi yang semakin dalam.

Dilansir dari laman BBC, Selasa (26/4/2022), langkah itu dilakukan saat pulau itu diberlakukan jam malam setelah bentrokan keras antara pendukung Rajapaksa dan pengunjuk rasa anti-pemerintah di Kolombo.

Lima orang tewas, termasuk seorang anggota parlemen partai yang berkuasa, dan lebih dari 190 orang terluka dalam kekerasan di ibu kota. Ada protes atas kenaikan harga dan pemadaman listrik sejak bulan lalu. Negara kepulauan itu menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

Rajapaksa (76) mengirim surat pengunduran dirinya kepada adiknya, Presiden Gotabaya Rajapaksa, dengan mengatakan dia berharap itu akan membantu menyelesaikan krisis, tetapi langkah itu sangat tidak mungkin memuaskan lawan-lawan pemerintah sementara yang terakhir tetap berkuasa.  

Pada Senin malam kantor berita AFP melaporkan bahwa tembakan telah ditembakkan di dalam halaman kediaman perdana menteri ketika polisi berjuang untuk menghentikan pengunjuk rasa agar tidak masuk ke dalam lingkaran keamanan bagian dalam rumah tempat Rajapaksa bersembunyi dengan beberapa loyalis. 

Sebelumnya, pasukan anti huru hara polisi dan tentara dikerahkan menyusul kekerasan di luar kantor perdana menteri dan presiden di Kolombo. 

Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air ke ratusan pendukung partai yang berkuasa setelah mereka melanggar garis polisi dan menyerang pengunjuk rasa anti-pemerintah menggunakan tongkat dan galah.