Sukses

Diplomat AS Ungkap Skenario Donald Trump Tekan Ukraina

Dalam proses upaya pemakzulan Donald Trump, seorang diplomat top AS membeberkan skenario perintah Trump terkait usaha penekanan terhadap Ukraina.

Liputan6.com, Washington D.C - Seorang diplomat top AS mengatakan dalam penyelidikan pemakzulan bahwa ia mengikuti perintah Presiden Donald Trump untuk menekan Ukraina untuk menyelidiki saingannya dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Dikutip dari BBC, Kamis (21/11/2019), Duta Besar Gordon Sondland mengatakan instruksi tersebut datang dari pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani.

Penyelidikan sedang menilai apakah Trump menahan bantuan militer ke Ukraina sebagai prasyarat. Namun, ia telah membantah melakukan tuduhan tersebut.

Suatu hal yang ilegal bagi AS untuk mencari bantuan asing demi mendapatkan keuntungan dalam pemilu.

Biden adalah salah satu pesaing utama pencalonan Demokrat untuk pemilihan presiden 2020.

Sondland, duta besar AS untuk Uni Eropa, mengatakan pada sidang terakhir di Dewan Perwakilan Rakyat AS bahwa Giuliani telah meminta pernyataan publik dari pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengumumkan penyelidikan atas "masalah korupsi".

Giuliani secara khusus menyebut perusahaan Burisma, di mana terdapat putra calon presiden dari Partai Demokrat Biden, Hunter, sebagai anggota dewan dan masalah seputar pemilihan presiden AS 2016, katanya.

Jika dinyatakan bersalah dalam pemungutan suara mayoritas di DPR, Trump akan menghadapi persidangan pemakzulan di Senat. Tetapi dua pertiga anggota dari majelis yang dikendalikan oleh Partai Republik itu kemudian perlu memilih Trump untuk dicopot dari jabatannya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Apa yang Dikatakan Sondland?

Dalam pernyataan pembukaannya, Sondland mengatakan dia telah bekerja dengan Giuliani "atas arahan tegas presiden". Sementara dia merupakan duta besar AS untuk Uni Eropa, Sondland mengatakan, uraian singkatnya mencakup pekerjaan di Ukraina bersama rekan-rekan lainnya - meskipun negara itu bukan anggota UE.

"Kami tidak ingin bekerja dengan Giuliani. Sederhananya, kami memainkan peran yang kami tangani. Kami semua mengerti bahwa jika kami menolak untuk bekerja dengan Giuliani, kami akan kehilangan peluang penting untuk mempererat hubungan antara Amerika Serikat dan Ukraina. Jadi kami mengikuti perintah presiden," tambahnya.

Dia kemudian mengkonfirmasi bahwa presiden telah meminta penyelidikan dengan imbalan kunjungan Gedung Putih untuk Zelensky - sebuah quid pro quo, yang berarti bantuan sebagai imbalan atas bantuan.

"Saya tahu bahwa anggota komite ini telah sering membingkai masalah rumit ini dalam bentuk pertanyaan sederhana: Apakah ada quid pro quo? Seperti kesaksian saya sebelumnya, sehubungan dengan panggilan Gedung Putih yang diminta dan pertemuan Gedung Putih, jawabannya adalah iya."

Namun, Sondland juga mengatakan dia tidak pernah secara langsung mendengar dari presiden bahwa bantuan militer akan dibebaskan sebagai ganti penyelidikan semacam itu.

Diplomat AS itu mengatakan dia "menentang keras" penangguhan bantuan militer ke Ukraina, dan tidak pernah diberitahu mengapa itu ditahan.

Tapi dia percaya itu terkait dengan Ukraina yang mengumumkan investigasi korupsi.

Sondland mengatakan dia kemudian mengatakan kepada ajudan presiden Ukraina: "Saya percaya bahwa dimulainya kembali bantuan AS kemungkinan tidak akan terjadi sampai Ukraina mengambil beberapa tindakan pada pernyataan publik yang telah kita diskusikan selama berminggu-minggu."

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.