Akibat Konflik Politik, Gelar Kehormatan Eks PM Thailand Resmi Dicabut

Liputan6.com, Bangkok - Raja Thailand resmi mencabut gelar kehormatan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, pada Sabtu 30 Maret 2019. Gelar yang dimaksud adalah Chula Chom Klao, yang biasa diberikan kepada tokoh yang berjasa melayani negara.

Pencabutan gelar diumumkan dalam lembaran kerajaan, seminggu pasca-pemilihan umum dilangsungkan. Dalam sebuah pernyataan, Raja Vajiralongkorn merujuk pada kasus korupsi yang dilakukan Thaksin dan tindakannya meninggalkan Thailand yang disebut "sangat tidak pantas".

Sebagaimana diketahui bahwa Thaksin telah meninggalkan Negeri Gajah pada 2008, menghindari pengadilan korupsi. Saat ini, ia tengah hidup di pengasingan.

"Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun mengeluarkan perintah kerajaan untuk mencabut gelar kehormatan (royal decoration) dikarenakan Thaksin Shinawatra telah dijatuhi hukuman penjara oleh Divisi Kriminal Mahkamah Agung untuk Pemegang Kantor Politik dengan banyak tuduhan lainnya. Ia juga melarikan diri dari kerajaan, yang merupakan tindakan yang sangat tidak pantas," bunyi pengumuman tersebut, sebagaiman dikutip dari Al Jazeera, Minggu (31/3/2019).

Namun, langkah tersebut datang setelah Partai Pheu Thai menyatakan hendak turut membentuk pemerintahan pasca-pemilu. Salah satu partai kecil yang berafiliasi dengan Thaksin tersebut --selain Raksa Chart Party yang dibubarkan beberapa waktu lalu--, mengajak partai lain untuk berkoalisi melawan Partai Palang Pracharat yang dekat dengan militer. Pada Rabu 27 Maret 2019, Pheu Thai dan tujuh partai kecil resmi membentuk "front demokrasi" di tengah pemilihan umum untuk majelis rendah (DPR) yang sedang dipersengketakan.

Selain itu, Thaksin juga membuat geram kalangan militer, dengan baru-baru ini mengatakan kepada publik bahwa pemilu Thailand penuh dengan kecurangan.

Citra Thaksin di mata raja juga memburuk beberapa waktu lalu saat partai besarnya, Raksa Chart Party, mencalonkan Putri Ubolratana sebagai perdana menteri.

Saat itu, raja dengan cepat menerbitkan lembaran pengumuman, menyatakan bahwa pencalonan adiknya "tidak pantas" dan melanggar monarki konstitusional di mana kerajaan berada di atas politik. Sang putri didiskualifikasi, dengan partai terbesar yang dimiliki mantan perdana menteri itu dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi setempat.

Simak pula video pilihan berikut: