Tutupi Barang Bukti, Myanmar Diduga Membuldoser Kuburan Massal Rohingya

Liputan6.com, Rakhine - Kelompok hak asasi manusia (HAM) baru-baru ini menuding bahwa pemerintah Myanmar membuldoser sebuah kuburan massal Rohingya, demi menutupi barang bukti kekerasan yang dilakukan tentara.

Klaim kelompok HAM itu dilakukan usai investigasi yang dilakukan oleh kantor berita Amerika Serikat, Associated Press dan Inggris, Reuters. Kedua media itu menemukan bukti bahwa ditemukan kuburan masal lainnya.

Proyek investigasi oleh kelompok HAM itu dinamai Arakan Project. Demikian seperti dikutip dari The Guardian pada Selasa (20/2/2018).

Arakan Project, yang menggunakan jaringan di darat untuk mendokumentasikan pelanggaran terhadap komunitas Rohingya di negara bagian Rakhine bagian barat, Myanmar.

Dokumentasi berupa rekaman tersebut menunjukkan terpal setengah terkubur di tempat terbuka di hutan, dengan kaki yang membusuk terlihat menonjol dari salah satu tas terpal.

Chris Lewa, direktur Proyek Arakan, mengatakan buldoser tersebut tampaknya merupakan bagian dari upaya untuk menyembunyikan bukti kuburan secara permanen menyusul pemberitaan yang muncul di media cetak.

"Dua dari kuburan massal yang kami ketahui telah muncul di media, tapi pada hari Kamis salah satu situs kuburan massal lainnya dibuldoser. Ini berarti bukti pembunuhan tersebut sedang dihancurkan," kata Lewa.

"Perusahaan swasta melakukan perataan tanah dengan buldoser. Mereka berasal dari Myanmar tengah, bukan Rakhine. Sudah jelas ini terjadi di bawah perintah pemerintah," ucapnya lagi.

Situs kuburan massal yang dilaporkan, di Maung Nu, Kota Buthidaung, di negara bagian Rakhine utara, merupakan lokasi pembantaian Rohingya yang dilaporkan oleh kelompok hak asasi manusia pada Agustus tahun 2017 lalu.

Human Rights Watch mengatakan bahwa korban selamat telah mengatakan, tentara telah "memukuli, melakukan pelecehan seksual, menikam dan menembaki penduduk desa."

Puluhan orang Rohingya dilaporkan terbunuh. Citra satelit yang diperoleh Human Rights Watch menunjukkan bahwa Maung Nu telah diratakan setelah pembantaian itu.

Sebuah misi pencari fakta PBB telah ditolak aksesnya ke Myanmar, sementara pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia telah dilarang memasuki negara tersebut.

"Kami telah mendengar tentang tuduhan penghancuran (barang bukti) di Maung Nu, dan kami khawatir bahwa ini bisa menjadi bagian dari usaha yang lebih luas untuk menyembunyikan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan Burma," Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch di Asia, mengatakan kepada Guardian.

Sementara itu, kantor berita Prancis AFP melaporkan, bagian lain dari negara Rakhine tampaknya telah dibuldoser. Media tersebut menunjukkan foto udara yang memperlihatkan bekas desa Rohingya yang benar-benar sudah rata dengan tanah.

Usaha buldoser tersebut tampaknya menargetkan desa-desa di mana terjadi penahanan militer tahun lalu, kata laporan tersebut.

"Buldoser menghancurkan bukan hanya sebagian dari beberapa desa yang terbakar, tapi juga bagian di mana rumah-rumah yang ditinggalkan masih utuh," kata Lewa.

Pekan lalu, Yanghee Lee, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan bahwa krisis Rohingya tersebut memiliki "ciri genosida".