Kemlu: Pengungsi Rohingya Tak Disatukan dengan Penduduk Aceh

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) angkat bicara mengenai penempatan ribuan etnis Rohingya di Aceh, Sumatra Utara. Mereka mengatakan tempat penampungan para pengungsi itu tak disatukan dengan penduduk lokal.

"Informasi yang saya peroleh dari Direktur HAM dan Kemanusian Kemlu, prinsipnya dari pemerintah tempat shelter pengungsi semaksimal mungkin akan kita lokalisir dari masyarakat lokal," kata Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, Andy Rachmianto di Gedung Kemlu Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Menurutnya, pemerintah punya alasan tepat kenapa pengungsi Rohingya dipisahkan dengan penduduk lokal Aceh. Sebab, jika tidak dipusatkan, maka pengawasan terhadap warga Rohingya akan sulit.

"Ini untuk memudahkan pengawasan, karena kan mereka datang tanpa dokumen dan terjangkit penyakit. Dua orang bahkan meninggal," jelas dia.

"Demi faktor kesehatan dan kemudahan, pengawasan sedikit kita lokalisir dari sekitar penduduk," sambung dia.

Meski ada pemisahan, kata Andy, tidak menurukan niat warga Aceh untuk membantu pegungsi Rohingya yang ditempatkan Aceh Timur dan Utara tersebut. Berbagai bantuan dari penduduk lokal kepada para imigran tersebut pun berdatangan.

"Sambutan masyarakat Aceh antusias, bahkan ada yang bantu makanan dan minuman. Ini bagian dari antusiasme masyarakat Aceh, yang membuka diri membantu saudara mereka yang ada dalam penangannan," papar Andy.

Pada 20 Mei 2015 lalu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan Indonesia peduli dengan masalah kemanusiaan dan tak akan membiarkan begitu saja para pengungsi Rohingya yang tertolak oleh negaranya sendiri -- terkatung-katung di laut. Karena itu, RI akan menampung pengungsi Rohingya serta Bangladesh selama 1 tahun.

"Kita setuju selama satu‎ tahun menanganinya," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu 20 Mei. "Maka aspek kemanusiaan kita harus menjamin kalau dia mendapatkan kesulitan, ya ditampung diberi makan," imbuh dia.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu meng‎atakan, alasan penerimaan pengungsi itu berlandaskan pada Pancasila. Terutama sila kedua yang berbunyi: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. (Tnt/Ein)