Obama Siap Bekingi Ukraina dengan Kiriman Senjata

Liputan6.com, New York - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengaku tengah mempertimbangkan untuk memasok persenjataan ke Ukraina. Langkah membekingi tersebut diambil jika diplomasi gagal mengakhiri krisis di bagian timur negara itu.

Berbicara seusai bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel di Washington DC, Senin 9 Februari waktu setempat, Obama mengatakan opsi pengiriman senjata ke Ukraina masih dalam pertimbangan.

"Jika pada kenyataannya diplomasi gagal, saya telah meminta tim untuk menelaah semua opsi," ujarnya sembari menambahkan bahwa pemasokan senjata ialah satu-satunya opsi yang dipertimbangkan. Demikian seperti dikutip dari BBC, Selasa (10/2/2015)

Rencana Obama tersebut tidak sejalan dengan Merkel. Meski mengakui bahwa upaya mencapai solusi diplomatik dengan Rusia mengenai Ukraina menemui kemunduran, Kanselir Jerman itu justru menolak langkah pengiriman persenjataan.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyalahkan negara-negara Barat atas krisis yang terjadi di Ukraina. Putin menuding Barat mengingkari janji untuk tidak menambah keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sekaligus memaksa negara-negara eks-Blok Timur untuk memilih antara NATO dan Rusia.

Kepada sebuah harian Mesir, Putin menuduh Barat menyokong kudeta di Kiev, guna merujuk pelengseran Viktor Yanukovych dari kursi presiden Ukraina tahun lalu.

Rencana Damai

Militer Ukraina dan kubu separatis pro-Rusia saling baku serang di bagian timur Ukraina sejak beberapa bulan lalu. Guna meredam permusuhan. Jerman dan Prancis sejatinya telah berinisiatif menggelar kesepakatan damai di Minsk, Belarus, tahun lalu.

Kesepakatan itu pun telah ditandatangani kedua pihak yang bertikai. Namun, gencatan senjata tersebut bubar di tengah jalan.

Kini, Jerman dan Prancis berencana membangun kembali kesepakatan damai dengan beberapa syarat baru. Salah satunya pembentukan zona demiliterisasi sepanjang 50-70 kilometer di bagian timur Ukraina.

Jerman, Prancis, Ukraina, dan Rusia akan kembali bertemu di Minsk, Rabu 11 Januari untuk membahas syarat-syarat baru tersebut. (Tnt/Ein)