Arti BPOM, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengawas Obat dan Makanan, Perlu Diketahui

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memainkan peran krusial dalam mengawasi peredaran obat-obatan dan produk pangan di Indonesia. Sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan, BPOM mengemban tugas penting untuk memastikan keamanan dan kualitas berbagai produk konsumsi yang beredar di masyarakat. Artikel ini akan mengulas secara komprehensif mengenai arti BPOM, tugas dan fungsinya, serta berbagai aspek penting terkait lembaga pengawas ini.

BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebelum terbentuknya BPOM, fungsi pengawasan obat dan makanan berada di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan.

Pembentukan BPOM sebagai lembaga independen merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya tantangan dalam pengawasan produk konsumsi, terutama dengan maraknya peredaran produk ilegal dan berbahaya.

Sejak pembentukannya, BPOM telah mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi dan perluasan kewenangan. Saat ini, dasar hukum utama yang mengatur BPOM adalah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM memiliki tugas utama sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
4. Melaksanakan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
7. Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam menjalankan tugasnya, BPOM tidak hanya fokus pada pengawasan produk yang sudah beredar di pasaran, tetapi juga melakukan pengawasan sejak tahap produksi hingga distribusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugasnya, BPOM menjalankan beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Fungsi-fungsi tersebut mencerminkan peran komprehensif BPOM dalam mengawasi dan mengatur peredaran obat dan makanan di Indonesia. Mulai dari penyusunan kebijakan hingga penindakan terhadap pelanggaran, BPOM berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari risiko produk konsumsi yang tidak aman atau tidak memenuhi standar.

Ruang lingkup pengawasan BPOM mencakup berbagai jenis produk, antara lain:

1. Obat
2. Bahan obat
3. Narkotika
4. Psikotropika
5. Prekursor
6. Zat adiktif
7. Obat tradisional
8. Suplemen kesehatan
9. Kosmetik
10. Pangan olahan

Pengawasan yang dilakukan BPOM meliputi seluruh aspek produksi, distribusi, dan peredaran produk-produk tersebut. Hal ini termasuk pemeriksaan fasilitas produksi, pengujian sampel produk, pengawasan iklan dan promosi, serta pemantauan efek samping atau kejadian tidak diinginkan terkait penggunaan produk.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BPOM memiliki unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 33 Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi dan 40 Loka POM di tingkat kabupaten/kota. Struktur ini memungkinkan BPOM untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

BPOM menerapkan sistem pengawasan yang komprehensif, yang meliputi tahap pre-market dan post-market. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua tahap tersebut:

1. Pengawasan Pre-Market

Pengawasan pre-market dilakukan sebelum suatu produk beredar di pasaran. Tahap ini meliputi:

• Evaluasi keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk sebelum diberikan izin edar.
• Audit/inspeksi fasilitas produksi untuk memastikan penerapan Cara Pembuatan yang Baik (Good Manufacturing Practice).
• Penilaian kesesuaian label dan informasi produk.

2. Pengawasan Post-Market

Pengawasan post-market dilakukan setelah produk beredar di pasaran. Tahap ini meliputi:

• Sampling dan pengujian produk yang beredar.
• Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
• Pengawasan iklan dan promosi produk.
• Pengawasan peredaran produk melalui media online.
• Investigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Proses sertifikasi produk oleh BPOM melibatkan beberapa tahap, antara lain:

1. Pendaftaran produk melalui sistem e-registration BPOM.
2. Evaluasi dokumen pendaftaran oleh tim evaluator BPOM.
3. Pengujian sampel produk di laboratorium BPOM (jika diperlukan).
4. Audit/inspeksi fasilitas produksi (untuk produk tertentu).
5. Pemberian izin edar berupa nomor registrasi BPOM.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang ditetapkan oleh BPOM.

BPOM memainkan peran vital dalam melindungi konsumen dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman atau tidak memenuhi standar. Beberapa aspek penting dari peran BPOM dalam perlindungan konsumen meliputi:

1. Pengawasan Produk: BPOM secara rutin melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran untuk memastikan keamanan dan kualitasnya.
2. Edukasi Masyarakat: BPOM aktif melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan terdaftar.
3. Penanganan Pengaduan: BPOM menyediakan layanan pengaduan masyarakat terkait produk obat dan makanan yang dicurigai bermasalah.
4. Penarikan Produk: Jika ditemukan produk yang tidak memenuhi standar atau berbahaya, BPOM memiliki wewenang untuk memerintahkan penarikan produk tersebut dari peredaran.
5. Penegakan Hukum: BPOM bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Melalui peran-peran tersebut, BPOM berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen dalam mengonsumsi berbagai produk obat dan makanan.

Dalam menjalankan tugasnya, BPOM menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Perkembangan Teknologi: Kemajuan teknologi, terutama dalam hal e-commerce, membuat pengawasan peredaran produk menjadi lebih kompleks.
2. Globalisasi Perdagangan: Meningkatnya arus perdagangan internasional membutuhkan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk impor.
3. Keterbatasan Sumber Daya: BPOM perlu terus meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur untuk mengimbangi pertumbuhan industri obat dan makanan.
4. Peredaran Produk Ilegal: Maraknya peredaran produk ilegal dan palsu memerlukan strategi pengawasan yang lebih efektif.
5. Kesadaran Masyarakat: Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan terdaftar.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, BPOM telah melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

• Penguatan sistem pengawasan berbasis risiko.
• Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian.
• Pengembangan sistem informasi dan database produk yang terintegrasi.
• Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya.
• Intensifikasi edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui upaya-upaya tersebut, BPOM berusaha untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Bagi konsumen, memastikan keaslian nomor registrasi BPOM pada suatu produk sangatlah penting. Berikut adalah langkah-langkah untuk memeriksa keaslian nomor BPOM:

1. Kunjungi situs resmi BPOM di www.pom.go.id.
2. Pilih menu "Cek Produk BPOM" atau "Cek KLIK".
3. Masukkan nomor registrasi BPOM yang tertera pada kemasan produk.
4. Sistem akan menampilkan informasi produk jika nomor tersebut valid dan terdaftar.

Alternatif lain, konsumen dapat menggunakan aplikasi mobile BPOM yang tersedia untuk perangkat Android dan iOS. Aplikasi ini menyediakan fitur scan barcode untuk memeriksa keaslian produk dengan lebih mudah.

Penting untuk diingat bahwa nomor registrasi BPOM memiliki format tertentu, yang umumnya diawali dengan kode huruf yang menunjukkan jenis produk, misalnya:

• MD: untuk makanan dalam negeri
• ML: untuk makanan luar negeri (impor)
• POM TR: untuk obat tradisional
• POM SD: untuk suplemen kesehatan
• POM NA: untuk obat
• POM NK: untuk kosmetik

Dengan memahami cara memeriksa keaslian nomor BPOM, konsumen dapat lebih yakin dalam memilih produk yang aman dan legal untuk dikonsumsi.

Selama pandemi COVID-19, BPOM memainkan peran krusial dalam mendukung upaya penanganan dan pengendalian penyebaran virus. Beberapa peran penting BPOM selama pandemi meliputi:

1. Pengawasan Obat dan Vaksin COVID-19: BPOM bertanggung jawab dalam mengevaluasi keamanan dan efektivitas obat-obatan dan vaksin yang digunakan untuk menangani COVID-19.
2. Penerbitan Izin Penggunaan Darurat (EUA): BPOM mengeluarkan Emergency Use Authorization untuk vaksin dan obat-obatan tertentu guna mempercepat ketersediaannya di masyarakat.
3. Pengawasan Alat Kesehatan: BPOM meningkatkan pengawasan terhadap alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan alat pelindung diri lainnya.
4. Edukasi Masyarakat: BPOM aktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan produk kesehatan yang aman selama pandemi.
5. Penindakan Produk Ilegal: BPOM melakukan operasi penindakan terhadap peredaran produk kesehatan ilegal yang mengklaim dapat mencegah atau mengobati COVID-19.

Melalui peran-peran tersebut, BPOM berkontribusi signifikan dalam upaya nasional menangani pandemi COVID-19, terutama dalam aspek pengawasan dan jaminan keamanan produk kesehatan yang digunakan masyarakat.

Dalam era globalisasi, BPOM aktif menjalin kerja sama internasional untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan mengikuti perkembangan standar internasional. Beberapa bentuk kerja sama internasional yang dilakukan BPOM antara lain:

1. Pertukaran Informasi: BPOM bertukar informasi dengan badan pengawas obat dan makanan negara lain terkait isu-isu keamanan produk.
2. Harmonisasi Standar: BPOM berpartisipasi dalam forum-forum internasional untuk harmonisasi standar pengawasan obat dan makanan.
3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: BPOM mengirim stafnya untuk mengikuti pelatihan dan program pengembangan kapasitas di lembaga internasional.
4. Mutual Recognition Agreement (MRA): BPOM menjalin kesepakatan saling pengakuan dengan badan pengawas negara lain untuk memfasilitasi perdagangan internasional.
5. Kerja Sama Penelitian: BPOM terlibat dalam proyek-proyek penelitian internasional terkait keamanan obat dan makanan.

Melalui kerja sama internasional ini, BPOM berupaya untuk terus meningkatkan standar pengawasan obat dan makanan di Indonesia agar setara dengan standar global.

BPOM memainkan peran vital dalam sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, khasiat, dan mutu produk konsumsi, BPOM mengemban tugas yang krusial dalam melindungi kesehatan masyarakat. Melalui berbagai fungsi dan kewenangannya, BPOM berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen dalam mengonsumsi berbagai produk obat dan makanan.

Tantangan yang dihadapi BPOM, seperti perkembangan teknologi, globalisasi perdagangan, dan peredaran produk ilegal, menuntut lembaga ini untuk terus meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawasannya. Upaya-upaya peningkatan kinerja yang dilakukan BPOM, termasuk penguatan sistem pengawasan berbasis risiko dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, menunjukkan komitmen lembaga ini dalam menjalankan mandatnya.

Bagi masyarakat, pemahaman tentang peran dan fungsi BPOM sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan terdaftar. Dengan memanfaatkan layanan dan informasi yang disediakan BPOM, seperti cara memeriksa keaslian nomor registrasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi.

Pada akhirnya, efektivitas pengawasan obat dan makanan tidak hanya bergantung pada kinerja BPOM semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk produsen, distributor, dan konsumen. Dengan sinergi yang baik antara BPOM dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang sehat melalui jaminan keamanan obat dan makanan dapat tercapai.