Rencana Menkes Budi Hilangkan Istilah Rumah Sakit Jiwa untuk Redam Stigma

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin berencana untuk tidak menggunakan istilah rumah sakit jiwa karena dinilai menstigmatisasi pasien.

Dia mencontohkan, jika seorang pasien ditanya “Dari rumah sakit mana?” kemudian menjawab “dari rumah sakit jiwa” maka orang akan beranggapan yang tidak-tidak.

“Beda dengan datang ke rumah sakit RSCM atau Fatmawati. Jadi kalau ke depannya sebenernya Kementerian Kesehatan ingin menghilangkan, karena di luar negeri juga sudah hilang tuh nama rumah sakit jiwa tuh udah hilang,” kata Budi kepada Disabilitas Liputan6.com dalam temu media di Jakarta, Senin (9/3/2026).

“Yang ada rumah sakit RSCM tapi ada poli klinik atau ada departemen untuk kesehatan jiwa. Jadi pelayanannya digabung dengan yang lain supaya nggak stigmatizing gitu. Dan itu juga yang diinginkan WHO kalau bisa dirawatnya juga diturunkan sampai malah ke rumah supaya dijaga oleh keluarganya, yang paling baik kan gitu,” tambah Budi.

Hanya saja, tak semua keluarga memiliki ilmu untuk merawat pasien jiwa. Hal ini mesti diajarkan, tidak hanya pada keluarga tapi juga komunitas.

“Itu dalam proses lah kita mau perbaiki,” ucapnya.

Hal ini mengemuka saat ia menanggapi isu penyandang disabilitas mental diduga mengalami tindakan tidak manusiawi di banyak panti sosial. Seperti mendapat makanan tak layak dan beberapa hari tak dimandikan.

Terkait hal ini, Budi mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk merapikan standar panti sosial agar seperti rumah sakit.

“Perawatan di rumah sakit harusnya sudah lebih rapi karena aturannya udah jelas. Tapi kan nggak semuanya dirawat di rumah sakit. Ada juga yang dirawat di panti sosial. Nah panti sosial ini yang nanti Kemenkes dan Kemensos akan duduk bareng,” kata Budi.

“Supaya bisa merapikan standarnya lah, Standard Operating Procedure-nya, supaya sama juga dengan yang ada di rumah sakit,” imbuhnya.

Budi menambahkan, sebetulnya pedoman untuk menerapkan standar tersebut sudah ada. Sehingga Kemenkes tinggal memastikan bahwa pedomannya diterapkan dengan baik. Bukan hanya di level rumah sakit tapi di level panti sosial.

“Kayak klinik lah, panti itu kayak satu level di bawah rumah sakit. Dan memang trennya WHO sebenernya ke depan yang bermasalah penyakit jiwa ini kalau bisa nggak semuanya langsung didorong ke rumah sakit. Karena itu memberikan stigma kan,” ujar Budi.

Sebelumnya, penyandang disabilitas mental di sejumlah panti sosial diduga mengalami praktik tidak manusiawi.

Hal ini disampaikan aktivis Himpunan Jiwa Sehat, Yenny Rosa Damayanti, saat menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jumat (27/2/2026).

Yenny datang bersama sejumlah korban penyandang disabilitas mental, membawa kesaksian langsung mengenai kondisi yang disebutnya selama ini luput dari perhatian publik. Mereka ini kelompok yang sering tidak terlihat, the invisible people, yang hidup di balik tembok ribuan panti sosial.

Dalam paparannya, Yenny menyampaikan temuan adanya hampir 20.000 panti sosial, dengan mayoritas berada di Pulau Jawa, yang terindikasi menjalankan praktik-praktik tidak manusiawi.

“Di sejumlah tempat, kami menemukan penghuni dipasung dan dirantai. Makanan tidak layak. Bahkan ada yang hanya dimandikan sebulan sekali, menggunakan sabun deterjen,” kata Yenny.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ironi besar, karena ruang yang seharusnya menjadi tempat pemulihan justru berubah menjadi ruang penderitaan. Yenny juga menyoroti adanya pungutan biaya kepada keluarga penghuni panti, mulai dari Rp250.000 hingga Rp2.500.000 per bulan, meski pelayanan yang diberikan jauh dari standar.

“Sebagian panti tetap menarik bayaran, tapi perlakuannya tidak manusiawi,” ujarnya.

Yenny menambahkan, pihaknya telah menyampaikan laporan secara konsisten sejak 2016, namun belum mendapat respons memadai pada masa sebelumnya.

“Kami sudah berkali-kali melaporkan sejak 2016. Harapan kami, sekarang ada langkah nyata,” ucapnya.

Ia mendorong langkah cepat sebagai pintu masuk penanganan, terutama penghentian kekerasan dan praktik yang merendahkan martabat manusia.

“Yang paling mendesak: hentikan dulu segala bentuk kekerasan dan praktik tidak manusiawi. Setelah itu, negara harus menertibkan, melindungi, dan memulihkan para korban,” kata Yenny.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah, serta perlunya kebijakan berbasis bukti.

“Kita perlu bekerja bersama. Setiap langkah harus berbasis bukti agar tindakan kita tepat sasaran dan berdampak,” ujar Gus Ipul.

Mensos juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial sejak tahun lalu telah memulai proses registrasi ulang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai bagian dari pembenahan sistem panti sosial secara menyeluruh. Ia menyambut baik kedatangan Yenny yang membawa fakta dan kesaksian langsung dari korban.

“Saya berterima kasih karena Ibu Yenny datang membawa data, fakta, dan kesaksian. Ini menjadi penguat bagi kita untuk bertindak,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menyelamatkan kelompok rentan yang kerap tak terlihat.

“Kita ingin memastikan mereka tidak lagi hidup dalam pengabaian. Mereka harus mendapat perlindungan, pemulihan, dan martabatnya dikembalikan sebagai manusia,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Mensos menyampaikan empat langkah strategis yang akan diperkuat Kementerian Sosial:

• Seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial harus terdaftar secara resmi.
• Proses akreditasi diperkuat sesuai standar, disertai perbaikan instrumen penilaian.
• Pengawasan ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi publik secara terbuka.
• Penegakan sanksi diperjelas dan diperkuat terhadap pelanggaran.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi agar penanganan panti sosial tidak berhenti pada laporan, melainkan berujung pada tindakan nyata.

“Negara tidak boleh hanya mendengar. Negara harus hadir dan bertindak,” kata Gus Ipul.