Hari Disabilitas Internasional 2025: Pemerintah Tegaskan Akses Ekonomi Setara untuk Penyandang Disabilitas

Di perayaan Hari Disabilitas Internasional 2025, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap akses ekonomi setara bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Diterbitkan 08 Desember 2025, 16:44 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menegaskan kembali komitmennya dalam membuka akses ekonomi yang setara bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Pesan ini disampaikan langsung Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurahman, dalam gelaran InklusiLand di ICE BSD, Kabupaten Tangerang pada Minggu, 7 Desember 2025, yang dihadiri hampir 4.000 penyandang disabilitas dari berbagai usia.

Maman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif untuk memperkuat kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, khususnya bagi mereka yang sudah memiliki usaha maupun yang baru akan memulai.

"Kami tentunya dalam hal ini kendukung kemandirian ekonomi disabilitas khususnya untuk orang tua dengan memfasilitasi penyediaan tempat berjualan di fasilitas publik agar mereka dapat mengembangkan bisnisnya dengan optimal," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa bagi penyandang disabilitas yang telah menjalankan usaha, pemerintah akan melakukan kolaborasi lintas program untuk memperluas kesempatan mereka. Bentuk dukungannya mencakup promosi produk, pelatihan peningkatan kapasitas, hingga akses modal yang lebih mudah dan terukur.

"Langkah ini tentu kita harap dapat mendorong skala usaha mereka menjadi lebih besar dan berkelanjutan di pasar. Dan bagi individu yang belum memiliki usaha, pemerintah akan menyediakan pelatihan intensif," tambahnya.

 

Prinsip Kesetaraan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Dukungan tersebut turut diperkuat oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak penuh untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

"Semangat kesetaraan harus menjadi landasan dalam membangun akses ekonomi bagi masyarakat disabilitas. Semua orang memiliki hak yang sama untuk mengembangkan bakat dan kehidupannya termasuk bagi penyandang disabilitas," kata Ferry.

Acara InklusiLand juga dihadiri sejumlah pejabat negara, mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, hingga Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Kehadiran mereka menjadi simbol kuat bahwa isu disabilitas kini mendapat perhatian serius di level kebijakan nasional.