Pelatihan Khusus Jadi Bekal Penyandang Disabilitas untuk Bersaing di Sektor Perbankan

Liputan6.com, Jakarta - Program pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas menjadi langkah penting dalam mendorong terciptanya ekosistem kerja inklusif di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat ada 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dengan sekitar 17 juta di antaranya berada pada usia produktif.

Namun, partisipasi kerja difabel masih rendah. Dari total jumlah tersebut, hanya 45 persen penyandang disabilitas yang bekerja. Mayoritas atau 83 persen di antaranya terserap di sektor non-formal, sementara yang masuk ke sektor formal baru sekitar 17 persen, menurut data BPS pada 2022.

Padahal, lebih dari 1,5 juta penyandang disabilitas usia kerja sudah menamatkan pendidikan menengah kejuruan, diploma, hingga universitas. Hal ini menunjukkan mereka sebenarnya memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar kerja formal, termasuk di sektor perbankan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengamanatkan perusahaan swasta mempekerjakan minimal 1 persen tenaga kerja disabilitas, sementara BUMN wajib 2 persen. Sayangnya, implementasi aturan ini belum berjalan optimal.

BPS 2023 mencatat hanya 1,1 persen penyandang disabilitas yang benar-benar terserap di sektor formal, padahal potensinya bisa mencapai lebih dari 500 ribu orang.

Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan (2024) menyebut mayoritas pekerja disabilitas masih didominasi oleh kategori fisik (52 persen) dan sensorik (45 persen). Artinya, kelompok lain seperti disabilitas intelektual dan mental emosional masih minim keterlibatan.

Melihat kesenjangan tersebut, platform sosial Koneksi Indonesia Inklusif (KONEKIN) bersama Bank DBS Indonesia menghadirkan program pelatihan khusus bagi mahasiswa disabilitas. Program ini dirancang untuk mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja formal, khususnya di sektor perbankan.

CEO dan Founder KONEKIN, Marthella Sirait, mengatakan program ini merupakan lanjutan dari keberhasilan kolaborasi tahun sebelumnya.

"Tim DBS dan KONEKIN ingin memberikan yang terbaik dan lebih baik lagi dari program tahun lalu, harapannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman disabilitas dan mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja," ujarnya pada Senin, 8 September 2025.

Program pelatihan ini berlangsung secara daring selama 1,5 bulan, mulai Agustus hingga September 2025. Sebanyak 50 mahasiswa disabilitas terpilih mengikuti pelatihan intensif setiap minggu bersama narasumber dan mentor profesional dari Bank DBS Indonesia.

Pelatihan difokuskan pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk penguatan soft skill, keterampilan komunikasi, hingga pengetahuan teknis di bidang perbankan dan digital. Selain itu, para peserta juga mendapatkan sesi mentoring berkelanjutan untuk membimbing mereka dalam mempersiapkan karier.

"Dengan harapan program ini dapat memberikan dampak nyata melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, penguatan keterampilan spesifik, serta pendampingan mentoring yang berkelanjutan, sehingga penyandang disabilitas lebih siap memasuki dunia kerja," tambah Marthella.

Head of Group Strategic Marketing and Communications Bank DBS Indonesia, Mona Monika menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung inklusi tenaga kerja difabel. "Sebagai bank yang berkomitmen untuk menciptakan dampak di luar perbankan, kami berkomitmen untuk mendorong inklusi finansial dan digital demi Indonesia yang berkelanjutan," katanya.

Kehadiran program pelatihan ini tidak hanya memberikan bekal teknis bagi mahasiswa disabilitas, tapi juga berperan penting sebagai jembatan agar mereka mampu bersaing di sektor formal. Dengan keterampilan yang relevan, peluang penyandang disabilitas untuk terserap di sektor perbankan dan industri lainnya diyakini akan semakin besar.

Langkah ini sejalan dengan semangat membangun ekosistem inklusif di dunia kerja Indonesia. Selain memberi kesempatan kerja yang setara, pelatihan khusus seperti ini juga memperkuat peran perusahaan dalam mendukung implementasi regulasi dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.