Tren Aduan Penyandang Disabilitas Naik, Ombudsman Latih SDM Layanan Publik Lebih Inklusif

Liputan6.com, Jakarta Tren pengaduan mengenai penyandang disabilitas di Ombudsman RI pada rentang waktu 2020-2024 mengalami peningkatan. Tren peningkatan ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran akan hak pelayanan publik seperti disampaikan anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro.

Hal ini sekaligus menegaskan masih adanya hambatan layanan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, Ombudsman menggelar pelatihan pelayanan inklusif bagi 31 pekerja baik dari pusat maupun perwakilan daerah pada Selasa, 2 September 2025.

Johanes menegaskan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan publik. Ragam disabilitas menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan publik.

"Saat itulah responsivitas sebagai penyelenggara pelayanan diuji," kata Johanes mengutip keterangan resmi.

Guna menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, maka ada dua hal besar yang perlu disiapkan yakni sumber daya manusia (SDM) yang berperspektif pelayanan secara inklusif serta sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi semua kalangan masyarakat.

"Tanpa kedua hal tersebut, inklusi hanya berhenti di atas kertas," tegasnya.

Dengan ini, pihaknya berupaya menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan dan menghormati martabat setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam pelatihan yang digelar secara daring, Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menyampaikan bahwa Ombudsman memiliki tugas untuk memastikan tidak ada satupun warga negara yang terabaikan, termasuk mereka yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik.

Lebih lanjut, Indraza menyampaikan bahwa pelatihan pekerja pelayanan publik di Ombudsman tak hanya untuk menambah pengetahuan teknis.

“Tujuan dari pelatihan ini bukan sekadar menambah pengetahuan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran mendalam bahwa pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas adalah cerminan dari kemanusiaan, keadilan, dan kualitas demokrasi kita,” katanya saat membuka acara bertajuk Webinar dan Pelatihan Pemberian Pelayanan Kepada Penyandang Disabilitas.

Melalui pelatihan yang diikuti 31 peserta, Indraza berharap terbangunnya budaya kerja yang tidak hanya taat aturan tapi juga berhati nurani.

"Kita semua menyadari bahwa tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang ramah disabilitas masih banyak. Namun, saya percaya, dengan pelatihan ini kita menanamkan benih perubahan," ujarnya.

Sementara, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Eka Prastama Widiyananta menyampaikan adanya harapan besar kepada Ombudsman RI.

Dengan adanya mandat sebagai pengawas pelayanan publik, ia berharap penyandang disabilitas dapat memanfaatkan keberadaan Ombudsman RI di seluruh Indonesia untuk menyampaikan pengaduan pelayanan publik.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Revita Alvi mengatakan bahwa pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas harus dilihat sebagai layanan standar. Tidak perlu berlebihan namun menjamin akses.

Acting Senior Assistan Ombudsman of Commonwealth Ombudsman, Belinda Meekin, turut berbagi pengalaman mengenai aksesibilitas pelayanan publik di Australia.

Secara khusus ia menjelaskan bagaimana Ombudsman Australia menyediakan beragam media informasi untuk berbagai ragam disabilitas, fleksibilitas dalam menerima pengaduan, kantor yang mudah diakses, serta sumber daya manusia yang terlatih.