Tajikistan Ancam Hukuman Penjara 8 Tahun bagi Penambang Bitcoin Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Parlemen Tajikistan resmi mengesahkan aturan baru yang menjatuhkan hukuman penjara hingga delapan tahun bagi individu yang menambang Bitcoin dengan menggunakan listrik hasil pencurian. Kebijakan ini disampaikan media lokal Asia-Plus dan menjadi langkah terbaru pemerintah dalam menekan aktivitas crypto mining ilegal yang semakin marak.

Dikutip dari coinmarketcap, Kamis (11/12/2025), aturan tersebut merupakan revisi undang-undang yang menambahkan pasal khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tajikistan. Pasal baru itu secara spesifik menargetkan “penggunaan listrik ilegal untuk produksi aset virtual,” termasuk kegiatan penambangan kripto seperti Bitcoin.

Mereka yang kedapatan mengoperasikan perangkat mining tanpa izin akan dikenakan denda antara 15.000 hingga 37.000 somoni. Jika dilakukan secara berkelompok, sanksinya meningkat hingga 75.000 somoni dan hukuman penjara dua sampai lima tahun.

Sementara itu, kasus pencurian listrik dalam skala besar untuk penambangan kripto dapat dijerat hukuman lebih berat, yakni penjara lima hingga delapan tahun.

Pemerintah menilai tindakan tegas ini diperlukan karena aktivitas mining ilegal telah membebani pasokan listrik nasional dan memicu kekurangan energi di sejumlah wilayah.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Jaksa Agung Tajikistan, Habibullo Vohidzoda, mengatakan pencurian listrik yang dilakukan penambang Bitcoin ilegal telah menyebabkan krisis energi di banyak kota dan daerah. Dalam laporannya kepada parlemen, ia menjelaskan bahwa beberapa wilayah terpaksa mengalami pemadaman listrik akibat tingginya konsumsi energi dari mining farm yang terhubung secara ilegal.

Menurut Vohidzoda, aktivitas tersebut “menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya berbagai tindak kejahatan,” termasuk pencurian daya, kerugian negara, pencucian uang, hingga pelanggaran lainnya. Ia menambahkan bahwa banyak kasus mining ilegal telah ditemukan di berbagai penjuru negara, lengkap dengan penyelidikan yang masih berlangsung.

Data resmi menyebut kerugian negara akibat aktivitas ini telah mencapai sekitar 32 juta somoni. Beberapa pelaku bahkan mengimpor perangkat mining dari luar negeri secara ilegal.

Legislator Tajikistan, Shukhrat Ganizoda, menjelaskan bahwa perubahan regulasi ini juga bertujuan menekan praktik penghindaran pajak yang dilakukan penambang aset digital. Dengan pemberlakuan aturan baru, pemerintah berharap dapat memulihkan kerugian negara sekaligus memperketat pengawasan terhadap penggunaan energi.

Rancangan undang-undang ini akan resmi berlaku setelah ditandatangani Presiden Emomali Rahmon dan diterbitkan dalam lembaran negara. Tajikistan sendiri memang tengah menghadapi kekurangan pasokan listrik, terutama pada musim dingin ketika permintaan energi meningkat drastis.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah memandang penindakan terhadap penambangan Bitcoin ilegal sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional. Aturan baru ini diharapkan dapat menekan praktik mining tidak resmi yang selama ini membebani infrastruktur energi negara.