DPR RI Khawatir Implementasi Kurikulum Merdeka Tidak Berlanjut

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X Adrianus Asia Sidot mengatakan Kurikulum Merdeka ini merupakan sebuah terobosan di sektor pendidikan Indonesia yang patut mendapatkan apresiasi.

“Kami selalu mendorong para pemangku kepentingan pendidikan di daerah untuk selalu mengikuti, memperdalam, meningkatkan kompetensi terkait Kurikulum Merdeka dari Merdeka Belajar ini,” papar Sidot.

Sidot berharap para pejabat di jajaran birokrasi dapat mengawal Kurikulum Merdeka saat ada kepemimpinan menteri baru.

“Saya pikir dirjen, direktur, eselon 3 ini wajib untuk mempertahankan Kurikulum Merdeka. Wajib memberikan kepada menteri yang baru bahwa sudah sampai di mana aplikasi dari program ini, sehingga tidak buru-buru memutuskan. Karena kebiasaan kita, ganti menteri ganti kebijakan, padahal pendidikan ini tidak bisa seperti itu,” tutur Sidot.

Senada dengan hal tersebut, Hetifah Sjaifudian yang juga Anggota Komisi X, menyatakan bahwa Implementasi Kurikulum Merdeka sudah melahirkan hal positif yang dirasakan masyarakat.

“Prototipenya bagus, mulai dari sukarela di 3000 naik 100 kali lipat dalam dua tahun. mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan,” kata Hetifah.

Hetifah turut mendorong adanya penyelesaian regulasi pendukung demi menjaga keberlanjutan Kurikulum Merdeka, terutama pada penghujung periode jabatan DPR RI yang akan selesai pada tahun ini.

“Kita harus fokus kepada berbagai aspek menyangkut regulasi maupun petunjuk-petunjuk teknis. Supaya there is no point to return,” jelas Hetifah.

Tidak hanya Kurikulum Merdeka, Anggota Komisi X lainnya, Andreas Hugo Pareira menerangkan bahwa banyak manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat dari hasil kerja sama antara eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Kemendikbudristek dan DPR RI.

“Pesan yang saya peroleh secara keseluruhan, jangan sampai ganti orang, ganti lagi semua hal yang kita pernah lakukan ini. Karena kami (masyarakat) akan mengalami kesulitan baru di bawah,” ungkap Andreas.

Menurut Anggota Komisi X, Dede Yusuf, implementasi Kurikulum Merdeka perlu memperkuat pendampingan di tingkat satuan pendidikan, karena masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri. “Sehingga pesan dari sekolah dan kawan kawan meminta agar dukungan (pendampingan) lebih banyak lagi,” tutur Dede.

Dalam paparan yang disampaikan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP Kemendikbudristek), Anindito Aditomo, terkait dampak implementasi Kurikulum Merdeka pada peningkatan skor literasi dan numerasi.

Hasil Asesmen Nasional 2021-2023 menunjukkan, tingkat literasi dan numerasi di SMP/MTS/sederajat dan SMA/MA/sederajat yang menggunakan Kurikulum Merdeka meningkat setiap tahunnya.

“Semakin lama sebuah sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, maka semakin tinggi peningkatan literasi dan numerasinya,” jelas Anindito.