Perludem Ungkap Ada Tiga Tahapan Pilkada Rawan Disinformasi

Liputan6.com, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan, ada tiga tahapan Pilkada yang rawan disinformasi dan hoaks. Tiga tahapan Pilkada itu yakni pendaftaran pemilih, kampanye, dan pemungutan suara.

Program Officer Perludem, Heroik M Pratama mengungkapkan, saat pendaftaran pemilih, disinformasi yang kerap muncul yaitu isu soal pemilih bisa mencoblos di mana saja hanya dengan e-KTP. Selain itu, ada juga disinformasi soal surat suara yang sudah tercoblos.

"Padahal pendaftaran pemilih itu adalah nanti yang akan menentukan berapa jumlah logistik dan surat suara yang akan disiapkan oleh KPU," kata Heroik dalam acara Virtual Class Liputan6.com, dikutip Minggu (29/6/2024).

Selanjutnya pada tahapan kampanye, hoaks kerap menyasar pasangan calon atau peserta Pilkada. Misalnya, ada sejumlah pihak yang mengaburkan program pasangan calon yang berlaga pada Pilkada.

"Sebetulnya program-program tersebut tidak ditawarkan oleh si pasangan calon," ucap Heroik.

Tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi juga tak lepas dari gangguan disinformasi. Ia mencontohkan, saat Pemilu 2019 lalu beredar informasi bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara diam-diam mengesahkan hasil Pemilu pada tengah malam.

"Padahal kalau kita lihat prosedur hukum yang ada soal rekapitulasi berjenjang, maka ketika di level nasional sudah selesai, ya harus langsung ditetapkan oleh KPU," tegas Heroik.

Untuk menekan disinformasi dan hoaks terkait Pilkada 2024, Heroik meminta KPU untuk mengampanyekan prebunking.

Menurut Heroik, hal ini penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dengan disinformasi dan hoaks yang terus berulang terkait Pemilu.

"Prebunking yaitu semacam imun dalam bentuk informasi-informasi valid, dalam kondisi objektif sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang ada," kata Heroik.