Dewan Pers Ajak Media Massa Tangkal Penyebaran Hoaks di Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pers mengingatkan kepada insan media massa dan jurnalis untuk menjadi wasit yang dapat memberikan keadilan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana dalam workshop peliputan Pemilu/Pilkada 2024 bersama unsur media dan organisasi profesi jurnalis di Banda Aceh beberapa waktu lalu.

"Pers itu harus menjadi wasit yang adil dan memiliki nilai moral, integritas serta tanggung jawab sesuai kode etik pada Pilkada ini," kata Yadi Hendriana dilansir dari Antara, Senin (26/8/2024).

Ia mengatakan, pers harus menjadi wasit yang adil dalam pesta demokrasi, sebab media massa memiliki kewajiban membuat publik tidak salah dalam memilih calon-calon pemimpin lewat informasi yang disajikan.

Misalnya untuk Aceh, kata dia, terdapat 23 kabupaten/kota yang bakal menggelar Pilkada. Menurut dia, pers mempunyai kewajiban untuk memberikan persepsi kepada publik tentang calon berintegritas, jujur dan adil.

Caranya, lanjut dia, dengan memotret sikap dan rekam jejak calon pemimpin, menggali ide, dan gagasan para kandidat melalui karya-karya pers. Tetapi, dengan menciptakan informasi akurat, berimbang, tidak berafiliasi dengan salah satu pasangan calon tertentu.

Nantinya, publik bakal menyatakan memilih calon kepala daerah tertentu berdasarkan informasi yang mereka terima dari media lewat karya jurnalistik. Akhirnya, pers dapat meyakinkan masyarakat lewat pemberitaan.

"Itu demokrasi yang sesungguhnya, itu out come dari demokrasi yang kita harapkan lahir dari pers, dari berita sangat kuat dan akurat. Pers dapat meyakinkan publik," tambah Yadi.

Selain itu, Yadi juga menyampaikan beberapa peran penting pers dalam pemilihan kepala daerah, di antaranya berkewajiban menjaga iklim demokrasi dan mendukung terselenggaranya Pilkada sehat dan adil.

Kemudian, pers juga memiliki fungsi penting mewujudkan Pilkada yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Terakhir, kata dia, media massa harus berperan menangkal informasi palsu atau hoaks di media sosial.

"Terakhir, pers juga punya kewajiban menjaga kewarasan publik dalam memilih calon-calon pemimpinnya," tutup Yadi Hendriana.