Pemberhentian Liga 2 Dinilai Tidak Masuk Akal dan Merusak Kompetisi Profesional

Andre menambahkan hampir sebagian besar homebase (stadion tuan rumah) sudah dinilai. Tentunya mengeluarkan biaya tidak sedikit karena operasional tim risk assement biayanya ditanggung oleh klub.

"Karena itu, saya berharap agar kompetisi profesional bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya," katanya. "Dan saya juga berharap promosi dan degradasi di Liga 1 tetap jalan sehingga kompetisi bisa berjalan dengan profesional."

Terkait adanya tanda tangan permintaan dari klub liga 2 agar kompetisi dihentikan yang beredar, Andre menduga ada oknum yang bermain, memobilisasi, dan terindikasi memanipulasi tanda tangan tersebut. Karena itu, ia meminta agar pihak-pihak terkait baik kepolisian hingga FIFA untuk menginvestigasi masalah tersebut.

"Banyak yang menduga ada oknum PSSI melakukan mobilisasi tanda tangan 18 klub Liga 2 yang meminta agar Liga 2 dihentikan," ujar Andre.

"Ini harus diusut tuntas oleh pihak kepolisian dan juga FIFA, bagaimana sepak bola Indonesia mau maju kalau ini dibiarkan. Kami pikir ini saatnya untuk PSSI berbenah. Mungkin mengganti kepengurusan dengan orang-orang baru yang mumpuni bisa jadi solusi," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi sebelumnya menyampaikan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan berbagai faktor. Dia mengatakan tidak dilanjutkannya Liga 2 juga didasari adanya permintaan dari klub.

"Adanya permintaan dari sebagian besar klub Liga 2 yang menginginkan kompetisi tersebut tidak dilanjutkan," tutur Yunus. "Hal ini terjadi karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan lanjutan kompetisi antara klub dan operator serta pelaksanaan atau kelanjutan Liga 2 sangat sulit diselesaikan sebelum Piala Dunia U-20 2023 dimulai pada 20 Mei 2023."

Yunus mengatakan bahkan ada rekomendasi dari tim transformasi sepak bola Indonesia. Seusai tragedi Kanjuruhan, tim transformasi menemukan sarana dan prasarana stadion klub Liga 2 belum memenuhi syarat.

"Perpol No. 10 Tahun 2022 mengamanatkan proses perizinan yang baru dengan memperhatikan periode waktu pemberitahuan, pengajuan rekomendasi dan izin, hingga bantuan pengamanan," pungkas Yunus.