Kebakaran KMP Batumandi, BKI Telaah Dokumen dan Riwayat Teknis Kapal

Liputan6.com, Jakarta - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menelaah dokumen dan rekam jejak teknis KMP Batumandi menyusul insiden kebakaran di perairan Selat Sunda, dekat Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten, Selasa (20/10/2026). Penelaahan ini mencakup status klasifikasi, riwayat survei, dan sertifikasi kapal yang berada dalam lingkup kewenangan BKI untuk mendukung penyediaan informasi teknis yang akurat bagi para pemangku kepentingan.

Direktur Operasi Bidang Klasifikasi PT BKI (Persero), Arief Budi Permana, menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut. BKI berharap seluruh penumpang, awak kapal, dan pihak lain yang terdampak mendapatkan penanganan yang diperlukan.

Arief menjelaskan, penelaahan dokumen dan rekam jejak teknis kapal menjadi langkah penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan didukung data dan dokumentasi yang akurat.

Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan klasifikasi kapal serta survei dan sertifikasi sesuai penugasan dan kewenangan yang berlaku, BKI berkomitmen mendukung penerapan standar keselamatan kapal melalui pemeriksaan teknis, survei, dan verifikasi berdasarkan persyaratan yang relevan.

Arief menegaskan, penelaahan dokumen dilakukan untuk mendukung kebutuhan para pemangku kepentingan terhadap informasi teknis kapal setelah insiden kebakaran.

“Sehubungan dengan insiden tersebut, BKI melakukan penelaahan terhadap dokumen dan rekam jejak teknis kapal yang relevan, termasuk status klasifikasi, riwayat survei, serta sertifikasi yang berada dalam lingkup kewenangan BKI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan atas data dan dokumen teknis yang dibutuhkan,” ujar Arief.

Penelaahan tersebut menjadi bagian dari perhatian BKI terhadap aspek teknis KMP Batumandi. Data mengenai status klasifikasi, riwayat survei, dan sertifikasi dapat menjadi bahan pendukung bagi para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi berdasarkan dokumentasi yang tersedia.

Namun, penelaahan dokumen teknis tidak serta-merta menentukan penyebab kebakaran. Penetapan penyebab insiden memerlukan pemeriksaan dan investigasi oleh pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Arief menambahkan, pelaksanaan tugas BKI merupakan bagian dari upaya mendukung penerapan standar keselamatan kapal sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan perannya, BKI melaksanakan kegiatan klasifikasi, survei, dan sertifikasi berdasarkan penugasan serta kewenangan yang dimiliki. Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kapal dalam ekosistem pelayaran Indonesia.

Insiden kebakaran KMP Batumandi menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan untuk terus mengedepankan aspek keselamatan pelayaran. Penerapan standar teknis perlu didukung pemeriksaan sesuai kewenangan, dokumentasi yang akurat, serta koordinasi antarpihak.

BKI menegaskan akan terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan mengedepankan keselamatan pelayaran. Perusahaan juga berkomitmen menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan melalui penerapan standar dan ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan penelaahan teknis, BKI menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga keselamatan pelayaran. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, pemilik dan operator kapal, serta seluruh elemen dalam industri maritim Indonesia.

Menurut Arief, keselamatan pelayaran membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung operasional kapal yang aman dan andal.

“Bersama dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, pemilik dan operator kapal, serta seluruh lingkungan maritim Indonesia, BKI akan terus berkolaborasi dalam menjaga standar keselamatan dan mendorong terciptanya ekosistem maritim yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

BKI menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional dan mendukung penerapan ketentuan keselamatan kapal. Melalui koordinasi dan pemenuhan standar yang relevan, berbagai pihak diharapkan dapat terus memperkuat keselamatan pelayaran serta membangun ekosistem maritim Indonesia yang lebih andal dan berkelanjutan.