Layanan Mitra MagangHub bagi Perusahaan di Jabodetabek Dibuka 16 Oktober 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran mitra penyelenggara Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (MagangHub) Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 bagi perusahaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, desk layanan ini disediakan agar perusahaan dapat berkonsultasi dan mendapat pendampingan langsung, serta mengatasi kendala administrasi maupun penggunaan sistem selama pendaftaran melalui platform MagangHub.

"Melalui desk layanan ini, perusahaan dapat berkonsultasi langsung mengenai pendaftaran MagangHub, pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), serta penyelesaian kendala teknologi informasi. Kami ingin perusahaan memperoleh pendampingan sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lebih mudah," ujar Darmawansyah mengutip keterangan resmi, Kamis (15/10/2026).

Layanan dibuka satu hari, pukul 09.00–16.00 WIB, di Aula Gedung Vokasi, Jalan Gatot Subroto Kavling 44, Jakarta Selatan. Perusahaan yang ingin hadir dapat mengonfirmasi kehadiran melalui kode QR pada flyer kegiatan.

Darmawansyah menilai, keterlibatan perusahaan menjadi bagian penting dalam program pemagangan yang dirancang untuk memberi pengalaman kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Perusahaan dapat berkontribusi mengembangkan kompetensi talenta muda sekaligus mengenali kandidat potensial yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

Bagi perusahaan, program ini membuka akses ke talenta muda dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Keterlibatan sebagai mitra juga dapat mendukung rekrutmen, penyiapan calon tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas dan inovasi perusahaan.

Pada Batch 3, Kemnaker menyediakan kuota 70.000 peserta. Program ini ditujukan bagi lulusan sarjana, diploma, dan pendidikan profesi yang baru lulus (fresh graduate), paling lama satu tahun setelah kelulusan.

Selama enam bulan pemagangan, pemerintah menanggung sejumlah komponen biaya peserta, yakni uang saku senilai upah minimum, iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai ketentuan program.

Pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3 Angkatan II berlangsung pada 28 September hingga 22 Oktober 2026. Kemnaker mengimbau perusahaan yang berminat segera mendaftar dan menyiapkan kesempatan pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meningkatkan transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan peluang lulusan memasuki dunia kerja, dengan target tingkat kerja lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70%.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menuturkan, BPVP perlu dikelola sebagai pusat pelatihan berstandar tinggi yang memiliki budaya belajar kuat dan jaringan alumni terintegrasi. Dengan demikian, pelatihan vokasi diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.

"Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini,” ujar Yassierli saat memberikan arahan dalam kunjungan kerja di BPVP Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat, 9 Oktober 2026, mengutip keterangan resmi, Sabtu (10/10/2026.)

Untuk memantau hasil pelatihan, Kemnaker akan menerapkan tracer study paling lambat dua bulan setelah pelatihan selesai. Mekanisme ini digunakan untuk menelusuri rekam jejak alumni di pasar kerja sebagai bagian dari evaluasi hasil pelatihan.

Kemnaker juga mendorong model pelatihan yang melibatkan industri, pemerintah daerah, kawasan industri, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Melalui pendekatan Demand Driven, peserta mendapatkan pelatihan di balai yang disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga dapat meningkatkan peluang kerja setelah pelatihan.

Selain menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, BPVP diarahkan untuk memperluas layanan melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas, Labor Productivity Clinics bagi industri menengah, serta Talent & Innovation Hub sebagai pusat inovasi.

“Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas,” tutur Yassierli.