35.000 Koperasi Desa Merah Putih Ditargetkan Siap Beroperasi Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Bidang Pangan) Zulkifli Hasan menargetkan sebanyak 35.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) siap beroperasi hingga akhir 2026. Pemerintah mempercepat pengisian barang kebutuhan pokok dan sarana pendukung agar koperasi dapat segera melayani masyarakat.

Zulkifli menyampaikan, jumlah koperasi yang berpotensi siap hingga akhir tahun bahkan bisa mencapai 40.000 unit. Namun, pemerintah menggunakan target moderat sebanyak 35.000 unit.

"Sekarang baru selesaikan kemarin pertama dulu yang kita kerjakan itu adalah pembentukan koperasinya, sudah, dalam tempo beberapa bulan selesai. Kemudian pembangunan," ujar Zulkifli Hasan, saat rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu (14/10/2026), 

Dia menjelaskan, pemerintah saat ini berfokus menyiapkan operasional koperasi setelah melewati tahap pembentukan dan pembangunan.

Menurut dia, proses tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah, hingga aparat di tingkat kecamatan dan desa.

Zulkifli menyebutkan, hampir 29.000 koperasi telah siap memasuki tahap pengisian kebutuhan operasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000 koperasi ditargetkan dilengkapi secara bertahap dalam waktu dekat.

Barang yang disiapkan mencakup kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi, seperti pupuk, gula, minyak goreng, gas LPG, serta beras. Pemerintah juga memeriksa kesiapan sarana pendukung, termasuk kendaraan operasional, agar benar-benar dapat digunakan untuk mendukung kegiatan koperasi.

Monitoring Koperasi Desa Merah Putih Dimulai 15 Oktober

Untuk memastikan kesiapan operasional, pemerintah akan melakukan monitoring serentak mulai Kamis, 15 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan kementerian dan wakil menteri, serta pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui koperasi yang sudah siap beroperasi, kelengkapan barang dan sarana pendukung, serta kendala yang masih harus diselesaikan.

"Ada yang sudah bagus, ada yang belum, gitu, agar terus perlu ada leadership yang membantu ini," kata Zulkifli Hasan.

Menurut dia, pemerintah juga akan melibatkan gubernur, bupati, serta jajaran TNI di daerah untuk membantu memastikan operasional koperasi berjalan sesuai rencana.

Monitoring awal akan dilakukan terhadap koperasi yang menjadi prioritas, kemudian dilanjutkan secara bertahap ke wilayah lainnya. Pemerintah juga menyiapkan posko pemantauan untuk menerima laporan perkembangan dan menindaklanjuti hambatan di lapangan.

Zulkifli mengatakan, dirinya akan menerima laporan setiap sore. Jika terdapat kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak terkait, dia akan turun tangan untuk mempercepat penyelesaiannya.