Krisis Gas Industri Ancam 1.500 Pekerja dan Investasi Rp 12 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Ketidakpastian pasokan dan mahalnya harga gas industri mengancam keberlangsungan industri manufaktur nasional. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mencatat sekitar 1.500 pekerja terdampak, sementara rencana ekspansi industri keramik senilai Rp 12 triliun terancam tertunda.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah segera membenahi distribusi dan harga gas bumi agar pelaku industri dapat mempertahankan produksi, daya saing, dan penyerapan tenaga kerja.

“Hal terpenting bukan hanya menarik investor baru, melainkan juga merawat industri yang sudah beroperasi di dalam negeri,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Saleh menilai persoalan pasokan dan harga gas telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian menyeluruh. Ia meminta pemerintah mengevaluasi prioritas pemanfaatan gas nasional, termasuk mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan domestik dari sebagian volume ekspor dengan tetap memperhitungkan kontrak dan regulasi.

Ketua ASAKI Edy Suyanto mengatakan, pembatasan pasokan gas kembali menekan industri keramik sejak pertengahan September 2026. Padahal, industri sebelumnya berharap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 281.K/2026 dapat memberikan kepastian pasokan dan harga.

“Regulasi Kepmen ESDM 281.K/2026 sudah baik, tetapi implementasinya tidak berjalan sesuai harapan,” tegas Edy.

ASAKI memperkirakan harga gas rata-rata dapat mencapai US$ 8–8,5 per MMBTU melalui kombinasi skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan biaya regasifikasi gas alam cair (LNG).

Namun, keterbatasan akses gas berskema HGBT yang hanya mencakup sekitar 40% kebutuhan membuat harga rata-rata gas industri di Jawa bagian barat mencapai US$ 12 per MMBTU dan di wilayah timur sekitar US$ 9 per MMBTU.

Edy menyebut harga tersebut menekan daya saing industri keramik karena harga gas di Malaysia dan Thailand berada pada kisaran US$ 9–9,5 per MMBTU. Ketidakpastian biaya energi juga menyulitkan perusahaan menentukan harga jual dan merencanakan ekspansi.

Tekanan pasokan turut mengancam utilisasi produksi keramik nasional. ASAKI mencatat utilisasi mencapai 73% pada 2025 dan meningkat menjadi sekitar 75% pada Januari–Agustus 2026, tetapi pembatasan gas berpotensi menurunkannya ke bawah 70% pada Oktober dan sekitar 60% pada November–Desember 2026 jika kondisi berlanjut.

"Bagaimana kami bisa meningkatkan produksi atau menambah kapasitas jika pasokan energi utama tidak memiliki kepastian?” ujar Edy.

Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan juga meminta pemerintah mengevaluasi dan mencabut pembatasan pasokan yang mengganggu operasional pabrik. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan pelaksanaan kebijakan, terutama dalam penyaluran gas hingga ke fasilitas produksi.

Yustinus mengingatkan, gangguan pasokan sebelumnya dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari melalui koordinasi pemerintah. Karena itu, ia mendorong koordinasi yang lebih efektif agar perusahaan dapat kembali memenuhi pesanan dan menjaga kegiatan produksi.

Kadin menilai, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta mempertimbangkan mekanisme pengawasan khusus untuk menjamin kepastian pasokan gas industri. Kepastian energi menjadi faktor penting untuk menjaga investasi, lapangan kerja, dan daya saing manufaktur dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.