Bahlil Beberkan Strategi Genjot Energi Terbarukan Tanpa Bebani Tarif Listrik

Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan strategi pengembangan energi terbarukan tanpa membebani tarif listrik.

Diterbitkan 12 Oktober 2026, 12:15 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan strategi pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan tanpa mengabaikan keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat.

Bahlil menyebutkan, kapasitas listrik yang tersedia di Indonesia saat ini berada di kisaran 80 hingga 90 gigawatt. Menurut dia, pembangkit berbasis energi fosil masih mendominasi kapasitas tersebut.

Oleh karena itu, salah satu langkah utama yang disiapkan adalah penambahan kapasitas pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Pemerintah merencanakan penambahan kapasitas hingga 69,5 gigawatt dengan porsi energi terbarukan mencapai 70 persen.

"Di RUPTL 2025 sampai dengan 2034, kita menambah 69,5 gigawatt itu, energi baurannya itu 70 persen," ujar Bahlil dalam acara Bicara Bersama Retno Pinasti yang dikutip pada Senin (12/10/2026).

 

Pemerintah Dorong Pengembangan PLTS

Selain penambahan kapasitas dalam RUPTL, Bahlil menyampaikan pemerintah juga mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan panas bumi. Pemerintah bahkan mencanangkan program pembangunan PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt peak (GWp).

"Di samping itu kita dorong PLTA dan kita juga dorong panas bumi," katanya.

Di sisi lain, Bahlil menyoroti pentingnya menjaga keterjangkauan biaya energi dalam proses transisi. Menurut dia, batu bara saat ini masih memiliki keunggulan dari sisi biaya produksi dibandingkan sejumlah sumber energi ramah lingkungan lainnya.

Ia menjelaskan, penggunaan energi dengan biaya produksi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan beban kompensasi dan subsidi pemerintah apabila selisih biaya tersebut harus ditanggung oleh negara.

"Kalau kompensasi dan subsidi yang kita cabut, yang kena beban adalah rakyat," tegas Bahlil.

Sebab itu, Bahlil menyatakan pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan energi yang lebih ramah lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Kebijakan energi nasional perlu memperhatikan kebutuhan menjaga lingkungan sekaligus memastikan pasokan listrik tetap tersedia dengan biaya yang terjangkau.

 

Tonton Bicara Bersama Retno Pinasti dengan Menteri ESDM, Bahllil Lahadalia secara lengkapnya di video berikut:

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6