Menhub Bantah Anggaran Habis Jadi Penyebab Kapal Perintis NTT Setop Operasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan, anggaran subsidi kapal perintis tidak berhenti meski pemerintah melakukan penyesuaian anggaran. Pemerintah juga menjamin layanan angkutan perintis tetap berjalan agar konektivitas masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, tidak terganggu.

Penegasan tersebut disampaikan Dudy untuk merespons isu mengenai terhentinya anggaran kapal perintis. Menurut dia, kendala yang sempat terjadi hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat tertundanya proses lelang, bukan karena anggaran subsidi dihentikan.

“Oh enggak, enggak habis. Jadi kita dengan kondisi anggaran kita menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti,” kata Dudy di Kompleks DPR, Senin (20/7/2026).

Dudy menjelaskan, keterlambatan operasional kapal perintis di NTT terjadi karena proses lelang belum selesai. Namun, pemerintah telah menuntaskan proses tersebut sehingga layanan kembali beroperasi.

“Memang waktu di NTT itu sempat tertunda pelaksanaan lelangnya. Tapi hari ini sudah berjalan dan layanan juga sudah berjalan kembali,” ujarnya.

Ia menegaskan, masalah tersebut kini telah selesai sehingga operasional kapal perintis di NTT kembali normal. Pemerintah juga memastikan layanan pelayaran perintis di daerah lain tetap berjalan sesuai rencana.

“Saat ini sudah tidak bermasalah lagi dan sudah beroperasi lagi,” kata Dudy.

Sebelumnya, Pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp 209 miliar untuk menjamin keberlanjutan layanan penyeberangan perintis yang dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PEL). Keputusan itu diambil dalam rapat bersama pimpinan DPR, Komisi V DPR, serta sejumlah kementerian guna memastikan layanan transportasi dasar bagi masyarakat, khususnya di wilayah perintis, tidak terganggu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menjadikan kebutuhan anggaran penyeberangan perintis sebagai prioritas utama. Menurut dia, pembahasan berlangsung singkat karena seluruh pihak sepakat untuk segera memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.

“Yang pertama bukan masalah angkanya, tetapi adalah ini bentuk prioritas dan atensi utama. Sehingga kita juga memutuskan bersama-sama bahwa ini langsung kita penuhi untuk bisa menyelesaikan permasalahan anggaran yang dihadapi oleh teman-teman di ASDP maupun di PEL,” kata Prasetyo di Kompleks DPR RI, Senin (20/7/2026).

Prasetyo menjelaskan rapat dihadiri pimpinan DPR, pimpinan dan ketua kelompok fraksi Komisi V DPR, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, serta Chief Operating Officer (COO) Danantara. Pertemuan itu difokuskan untuk mencari solusi atas kebutuhan anggaran layanan penyeberangan perintis.

Pemerintah menyepakati tambahan anggaran sekitar Rp 139 miliar untuk ASDP dan sekitar Rp 70 miliar untuk PEL. Persetujuan tersebut diberikan agar operasional layanan penyeberangan tetap berjalan dan masyarakat di daerah terpencil tetap memperoleh akses transportasi.

“Yang tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp 139 miliar untuk di ASDP. Dan kurang lebih Rp 70 (miliar) sekian untuk yang di PEL. Sehingga tadi langsung bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal tersebut,” ujar Prasetyo.

Selain ASDP dan PEL, pemerintah juga membahas persoalan pendanaan Perum DAMRI yang melayani angkutan darat di wilayah perintis. Namun, menurut Prasetyo, DAMRI tidak memerlukan tambahan anggaran, melainkan penyempurnaan skema pendanaan agar proses administrasi dapat berlangsung lebih cepat.