Temuan Uji Coba ETLE Kemenhub, Terjadi 140.309 Pelanggaran Truk ODOL

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah melaksanakan uji coba pengawasan kendaraan angkutan barang dengan teknologi electronic traffic law enforcement (ETLE) demi mendukung program zero ODOL pada 2027 mendatang. Uji coba dilakukan menuju zero over dimension over loading (ODOL) 2027.

"Uji coba pengawasan kendaraan angkutan barang dengan teknologi ETLE dilakukan sejak Januari 2026," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Secara konsisten pelaksanaan uji coba telah dilakukan di tiga lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang memiliki weigh in motion (WIM), di antaranya UPPKB Kertapati, UPPKB Talang Kelapa di Sumatera Selatan, dan UPPKB Balonggandu di Jawa Barat.

"Sejak 27 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026, tercatat ada 140.309 pelanggaran kendaraan angkutan barang," ujarnya pula.

Dari 140.309 pelanggaran yang terdeteksi, terdiri atas tiga jenis yakni pelanggaran daya angkut sebanyak 82.158 atau 54 persen, pelanggaran dokumen sebanyak 58.057 atau 46 persen, dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 94.

Aan menyebut dari total 140.309 pelanggaran yang dideteksi pada tiga lokasi UPPKB di atas ditindaklanjuti dengan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggar atau pemilik kendaraan.

"Sebanyak 27.789 surat konfirmasi telah dikirimkan kepada para pelanggar. Melalui perpanjangan tangan Ditjen Hubdat (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) di daerah," katanya lagi.

Dia mengatakan dari sejumlah surat konfirmasi yang dikirim, sebanyak 883 surat telah dikonfirmasi dari para pelanggar. Para pelanggar diharapkan dapat segera melakukan konfirmasi terhadap surat yang telah dikirimkan sebagai bentuk tindak lanjut penegakan hukum.

"Tentunya sistem ini akan kami evaluasi secara berkala demi mewujudkan pengawasan dan penegakan kendaraan angkutan barang yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien," jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat hingga 12 Juni 2026, sebanyak 302.561 kendaraan tercatat melakukan pelanggaran, dengan pelanggaran muatan dan dokumen menjadi kasus yang paling dominan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan pengawasan dilakukan melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami terus berupaya dan berkomitmen dalam mewujudkan kendaraan angkutan barang yang berkeselamatan," kata Aan dikutip dari Antara, Minggu (14/6/2026).

Berdasarkan data Kemenhub, sejak Januari hingga 12 Juni 2026 terdapat 1.241.883 kendaraan angkutan barang yang masuk dalam pengawasan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 939.322 kendaraan atau 75,64 persen dinyatakan patuh terhadap aturan. Sementara itu, sebanyak 302.561 kendaraan atau 24,36 persen masih melakukan pelanggaran.

Angka tersebut menunjukkan masih tingginya tantangan dalam mewujudkan sistem angkutan logistik yang tertib, aman, dan berkeselamatan.

Berdasarkan hasil pengawasan, pelanggaran daya angkut atau muatan berlebih menjadi salah satu pelanggaran terbesar dengan jumlah 47,94 persen dari total pelanggaran. Selain itu, pelanggaran dokumen juga masih mendominasi dengan besaran 49,97 persen.

Kemenhub juga menemukan pelanggaran dimensi kendaraan 1,57 persen. Adapun pelanggaran tata cara muat tercatat 0,50 persen. Sementara itu, pelanggaran persyaratan teknis tercatat paling sedikit sekitar 0,01 persen.

Aan menjelaskan bahwa selama masa sosialisasi menuju Zero ODOL 2027, penegakan hukum tetap dilakukan secara selektif terhadap pelanggar.

"Penindakan yang dilakukan antara lain pemberian peringatan, tilang, tilang kepolisian, dan juga tilang oleh UPPKB lainnya," jelas Aan.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha angkutan barang agar lebih patuh terhadap ketentuan keselamatan dan operasional yang berlaku.