RI Punya Uang Triliunan, SBY: Pastikan Rp 1 Pun Tidak Dikorupsi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui pendapatan Indonesia per tahun terus meningkat seiring stabil pertumbuhan ekonomi. Uang negara tersebut merupakan amanah sehingga pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

SBY membeberkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2005 mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Angka tersebut meningkat 5 kali lipat pada tahun ini menjadi sekitar Rp 2.000 triliun. Sementara transfer dana ke daerah ikut terkerek naik menjadi Rp 600 triliun.

"Ini perlu disyukuri namun sekaligus tantangan bahwa besarnya APBN dan APBD termasuk transfer dana ke daerah membutuhkan pengawasan lebih baik dan onjektif. Bukan lagi menggunakan manual tapi sistem elektronik (e-audit) sehingga bebas dari kekeliruan," tegas SBY dalam sambutan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (22/1/2014).

Dia mencontohkan, kebocoran sebesar 1% saja dari APBN senilai Rp 2.000 triliun bisa mencapai nilai Rp 20 triliun. Apabila terjadi penyimpangan dan korupsi setara 10%, lanjut SBY, Indonesia bepotensi kehilangan Rp 200 triliun.

"Ini adalah tugas dan tantangan BPK ke depan yang semakin besar. Ekonomi kita tumbuh dan pendapatan meningkat, jadi pastikan Rp 1 uang negara bisa dipertanggungjawabkan dan dipakai untuk kemakmuran rakyat Indonesia," cetus dia.

Korupsi, menurut SBY, merupakan isu krusial. Dia mengklaim pemerintah saat ini melakukan kampanye anti korupsi paling agresif sepanjang sejarah Indonesia.

"Tapi bukan berarti dulu tidak banyak yang terjerat korupsi. Tetap ada, tapi dengan gerakan kampanye sekarang ini tidak ada satupun (koruptor) yang bisa bersembunyi di negara ini karena kita semakin serius membuat sistem audit," ujarnya.

Presiden berharap, pemerintah, BPK dan masyarakat dapat bekerja sama memberantas segala bentuk penyimpangan maupun korupsi supaya Indonesia dapat menjadi lebih baik di masa depan.(Fik/Shd)

Baca Juga

Hitungan Menit, BPK Bisa Deteksi Penyimpangan Perjalanan Dinas

BPK: Transaksi Tunai Sumber Malapetaka

Ditjen Anggaran: Kemana Larinya Anggaran Kemiskinan & Pendidikan?