222 Dapur MBG Siap Diserahkan ke Badan Gizi Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo mengungkap telah menyelesaikan pembangunan 222 bangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Seluruhnya akan segera diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Dody mengatakan, Kementerian PU mendapat mandat untuk membangun 222 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut, termasuk menyasar wilayah terluar, terpencil, tertinggal (3T) maupun perbatasan. Seluruhnya telah rampung dan akan diserahkan ke BGN dalam waktu dekat.

"Hari ini sedang berproses serah terima dengan BGN, Kepala BGN mau ngecek satu-satulah sebelum kemudian mereka mau menerima," ucap Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Ada sekitar 20 titik SPPG di wilayah 3T dan perbatasan. Meski, soal titik SPPG ini diputuskan atas hasil berembuk dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BGN.

Dody memastikan, seluruh SPPG sudah selesai dengan dua jenis bangunan mengacu pada jumlah penerima manfaat yang jadi tanggungannya. Pertama, luas bangunan inti sebesar 10x15 meter persegi (m2) untuk SPPG yang memasok ke kurang dari 1.000 penerima manfaat.

Kedua, bangunan inti seluas 20x20 m2 bagi SPPG yang membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke 1.000-3.000 penerima manfaat. Selain bangunan inti, ada pula fasilitas lain penunjang operasional SPPG.

"Tapi di situ plus-plus semua ada genset ada pengolahan air limbah untuk pumpnya juga kita siapkan gitu. Jadi kami mengantisipasi misalnya mendadak listrik mati pun bahan-bahan mentah yang disimpan di lemari pendingin itu tidak rusak. Kemudian ada genset antara 25 sampai 40 KVA lah, tergantung besar-kecilnya bangunan," beber dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dimulai dari mengoptimalkan efisiensi anggaran.

"Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas," katanya dikutip dari Antara, (6/4/2026).

Ia menegaskan langkah efisiensi anggaran tersebut dilakukan di berbagai bidang. BGN fokus pada tiga hal, pertama yakni refocusing (penataan ulang) penerima manfaat.

Hentikan Dapur Baru

"Dua, moratorium dapur titik-titik baru, dan ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujar dia.

Ia menegaskan apabila dapur-dapur MBG tersebut tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), BGN secara tegas akan menangguhkan sementara atau suspend.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi BGN di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6) dengan mengusung tema "500 Billion Meals Challenge: Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition – An Inspiring Session."

Ia menekankan seluruh pelaksana program MBG memiliki peran penting dalam memastikan manfaat dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

"(Memberi) makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Tapi, kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir, kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak mau, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan," ucap dia.