Skema Tukar PNM dengan Geo Dipa Masih Dikaji, Kemenkeu Incar Penyaluran KUR

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan skema pertukaran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan PT Geo Dipa Energi masih dalam tahap pembahasan.

Menurut Purbaya, opsi tersebut sempat dibicarakan sebagai salah satu langkah untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha.

“Tadi sudah sempat diskusi gimana kalau tukar dengan Geo Dipa, tapi itu masih kita bicarakan lagi. Yang jelas masih fokusnya di bagaimana Kementerian Keuangan bisa mengambil alih PNM supaya kita bisa menyalurkan KUR lewat situ,” ujarnya di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga memiliki rencana jangka panjang untuk membentuk bank khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Dan ke depannya dalam beberapa tahun kita bentuk suatu bank yang disebut bank UMKM betulan,” ucapnya.

Namun demikian, Purbaya menegaskan bahwa skema ini berbeda dengan langkah yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam pengalihan kepemilikan anak usaha ke Danantara.

Ia menjelaskan, BRI sebagai bank memiliki orientasi profit, sementara PNM dirancang untuk mendukung pembiayaan UMKM dengan pendekatan berbeda.

“Enggak (seperti BRI). BRI kan profit oriented, ini bukan profit oriented. Iya nggak rugi, tapi nggak gila-gilaan bunganya,” tuturnya.

Saat ini, pemerintah masih melakukan penghitungan nilai serta kajian lanjutan untuk menentukan skema terbaik.

“Nanti divalue kalau perlu. Tapi kalau barter ya lebih kecil, kita lihat nanti masih diskusi,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengungkap rencana mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dia akan menjadikan PNM sebagai bank khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Purbaya mengatakan telah mengajukan rencananya itu ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pemilik PNM. Jika dialihkan, PNM bisa saja menjadi di bawah Kementerian Keuangan melalui Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

"Jadi PNM jadi bank, mungkin di bawah SMI atau PIP, di bawah kita, dia akan menyalurkan KUR," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).

Dia mengungkapkan lagi hitungannya. Jika KUR disalurkan melalui bank penyalur, Kemenkeu menanggung bunga yang diberikan dengan total sekitar Rp 40 triliun per tahun.

Skema berubah ketika PNM langsung di bawah Kemenkeu, Rp 40 triliun itu akan langsung disetorkan sebagai saldo untuk disalurkan lagi menjadi KUR ke UMKM.

"Jadi anggaran saya enggak bertambah, tapi dia meminjamkan sebagai dana bergulir, dengan bunga murah, jadi Rp 40 triliunnya enggak hilang. Kalau saya inject ke situ 4 tahun, 5 tahun berturut-turut, dia udah jadi satu bank yang punya modal Rp 200 triliun. Itu sudah bank besar," tutur dia.

Dengan demikian, PNM akan mendapat mandat khusus sebagai bank UMKM atas penyaluran KUR tersebut. Lebih lagi, PNM akan memperkuat UMKM melalui pendampingan berbagai program.

"Nanti saya bangun juga ekosistem yang mendukung pengembangan UMKM secara terintegrasi. Ada penasehatnya, ada pelatihannya, ada pemasarannya, ada penjamin kreditnya, dan lain-lain," kata dia.

Dia turut meminta dukungan Komisi XI DPR. "Saya udah lapor ke Pak Presiden, dia bilang kalau bagus jalankan saja. Tapi kita masih sedang berunding dengan Danaantara. Mohon dukungannya.Tapi kalau mereka mau jalanin ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita mau buat yang betul, harus seperti itu," tutur Purbaya.