Menteri Dody Hanggodo Angkat Bicara Terkait Penggeledahan di Kementerian PU

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo angkat bicara terkait penggeledahan ruang kerja Direktur Jenderal Sumber Daya Alam (SDA) dan Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Penggeledahan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta pada Kamis, 9 April 2026.

Dody mengatakan, saat penggeladahan tersebut ia sempat melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan izin bagi para penyidik agar lebih leluasa dalam menjalankan tugas. Alhasil ada beberapa dokumen hasil audit yang diambil.

"Mereka kemudian minta izin untuk masuk ke ruangan. Saya kemudian lapor ke Pak Presiden, dan saya mengatakan kepada Pak Presiden: 'Pak, saya izin memberikan keleluasaan kepada seluruh penyidik untuk masuk ke ruangan siapa pun.' Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih,” ungkapnya di Ditjen SDA, Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

“Beliau (Prabowo Subianto) mendukung dan langsung memberikan persetujuan,” lanjutnya.

Dody mengaku tidak tahu banyak terkait kasus yang diselidiki oleh penyidik kejaksaan. Namun yang pasti, ia tahu para penyidik menyambangi ke semua tempat, termasuk Gedung Utama, Gedung Cipta Karya iya, dan Gedung Sumber Daya Air.

Selain dokumen, kata Dody, ada juga berbagai catatan, buku, tanda terima, komputer. Jumlahnya mencapai 16 item yang dibawa penyidik. 

Kini, pihaknya masih menunggu hasil audit internal. Tujuannya, tentu untuk memastikan akuntabilitas si kementeriannya. Sayangnya saat ini sistemnya tengah diperbaiki dan diperbaraui.

"Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas maupun integritas dan efektivitas, tapi juga kebermanfaatan kepada masyarakat. Karena itu yang selalu didiskusikan oleh Pak Presiden kepada kami-kami; satu rupiah yang dipakai untuk membangun sesuatu itu harus memberikan manfaat 10-20 kali kepada masyarakat yang terdampak. Jadi itu yang kami kerjakan hari ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (9/4/2026). Penggeledahan dilakukan sejumlah ruangan, bahkan ruangan direktur jenderal turut jadi sasaran.

Penggeledahan dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, termasuk ruang kerja Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma menjelaskan, penggeledahan berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan Tahun Anggaran 2023–2024.

"Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-09/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 3 April 2026 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-28/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 9 April 2026," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dia menerangkan, penggeledahan dilakukan untuk memperoleh dan mengamankan alat bukti guna memperjelas perkara yang ditangani. Dalam pelaksanaannya, penyidik mendatangi sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan beberapa barang yang diduga relevan dengan proses penyidikan, antara lain berupa dokumen-dokumen dan perangkat elektronik," ujar dia.

Dia menerangkan, barang bukti tersebut akan diteliti dan didalami untuk mendukung pembuktian pada tahap penyidikan.

Dapot menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum.

"Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara ini akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat," tandas dia.