Menteri PU Ungkap Praktik Deep State: Dirjen Kebal Hukum di Lahan Basah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap adanya dugaan praktik deep state, atau negara dalam negara di internal Kementerian PU. Ia menyebut adanya pihak-pihak tertentu sekelas eselon I (direktur jenderal/dirjen) yang kebal hukum (untouchable) pasca menyalahi pemakaian anggaran.

Fenomena ini terjadi lantaran Kementerian PU merupakan salah satu instansi dengan alokasi anggaran jumbo. Lahan basah tersebut memancing para pejabat untuk melakukan tindak ilegal.

"Terus terang, saya hanya mau mengkonfirmasikan apa yang dikatakan pak Presiden Prabowo Subianto itu sangat-sangat benar. Deep state itu ada di semua kementerian, terutama PU. Kemarin teman media mengatakan kementerian yang basah, ini buktinya," kata Menteri PU dikutip dari SCTV, Selasa (31/3/2026).

Dody lantas membongkar kejanggalan yang terjadi di sekitarnya. Ia mencontohkan adanya pengumpulan dana senilai Rp 300 juta pada 2022, untuk diberikan kepada kerabatnya yang meninggal dunia pada 2025.

"Jadi banyak teman-teman saya yang melebihi malaikat Izroil. Dia udah tahu kok, dia mengumpulkan dana 2022 untuk yang meninggal di 2025. Dan itu oleh yang melakukan audit dianggap biasa, bukan masalah besar," ucap dia.

Ia pun tidak dapat membendung kegeramannya saat menerima laporan dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian PU. Menteri PU menciduk keanehan lantaran laporan dalam bentuk PowerPoint itu hanya berisi 2-3 lembar saja.

"Kok saya merasa enggak nyaman baca power point-nya itu. Ada sedikit yang menggelitik saya, yang kemudian saya minta lengkapnya," ungkap dia.

"Menurut saya pribadi sih banyak keanehan. Jadi boleh dibilang, yang diomongin dari awal tuh hampir semua enggak terbukti. Enggak ada perzinahan, perselingkuhan, walaupun buktinya ada. Pokoknya hampir semua enggak ada, apalagi ngomongin tipikor," tegasnya.

Menurut pandangannya, laporan tersebut justru seolah hendak menyerang balik dirinya, dengan indikasi mengarahkan proses audit kepada Dody Hanggodo sebagai Menteri PU.

"Saya kena deep state saya ini. Justru menurut saya pribadi ya, justru yang diaudit itu saya. Jadi buku laporan itu justru yang diaudit Menteri PU, perjalanan dinas lah, apa lah. Jadi buka mengaudit dua dirjen. Jadi saya bingung, kenapa musti saya," bebernya.

Temuan itu tak akan terbongkar jika dirinya tidak mempertanyakan keanehan laporan sedari awal. "Kalau saya enggak minta bukunya enggak akan ketahuan apa yang terjadi. Yang dikasih ke saya cuman draft power point, cuman 2-3 lembar," sebutnya.

Atas temuan ini, Dody hendak memanggil Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PU untuk meminta konfirmasi terhadap laporan tersebut. Pasalnya, ia tidak ingin dirinya menjadi korban dari praktik deep state.

"Saya hanya mengkonfirmasikan, deep state itu benar-benar ada. Ini saya kena nih sekarang. Kalau draft ini keluar nih, itu yang hantam saya korupsi. Jadi seolah-olah saya yang korupsi, walaupun perintahnya itu untuk dua dirjen tadi," seru dia.

"Jadi memang pekerjaan besar masih menanti saya pribadi, sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh pak Presiden untuk bersih-bersih di Kementerian PU. Dan tantangannya amat sangat tidak mudah," tuturnya.