Geopolitik Timur Tengah Memanas, Defisit APBN Bisa Tembus Rp 740,7 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk bagi Indonesia. Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026 mendorong gejolak di pasar energi dunia dan membuat harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) sempat melampaui USD 100 per barel pada Senin (9/3/2026).

Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko, menilai kondisi tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Melihat eskalasi yang terjadi, kita memang harus waspada namun tidak perlu panik berlebihan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita memiliki daya tahan yang cukup solid," ujar Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa perubahan harga minyak dunia memiliki konsekuensi terhadap belanja dan penerimaan negara. Kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 1 per barel diperkirakan menambah belanja negara untuk subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp 10,3 triliun. Namun, di sisi lain kenaikan tersebut juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 3,5 triliun.

“Artinya, setiap kenaikan ICP sebesar USD1 per barel diperhitungkan akan memperlebar defisit anggaran sekitar Rp 6,8 triliun,” ungkapnya.

Menurut Christiantoko, pengalaman konflik Rusia–Ukraina pada 2022 dapat menjadi gambaran awal mengenai potensi dampak konflik terhadap harga energi global. Pada periode enam bulan pertama perang tersebut, harga minyak dunia rata-rata mencapai USD 104,4 per barel atau naik sekitar 21,66% dibandingkan sebelum konflik.

“Menggunakan benchmark tersebut, maka jika perang Iran-AS berlangsung selama enam bulan ke depan dan kenaikan rata-rata harga minyak dunia dianggap sama pada 21,66% dari perkiraan APBN 2026 yang sebesar USD 70 per barel, maka harga minyak akan naik hingga USD 85,2 per barel,” ungkapnya.

Dengan asumsi tersebut, simulasi menunjukkan defisit APBN 2026 yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp 689,2 triliun atau 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi meningkat menjadi Rp 740,7 triliun atau sekitar 2,88% dari PDB.

“Defisit Rp740,7 triliun tersebut sebenarnya masih di bawah batas maksimal defisit 3% seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Namun harap diingat bahwa hitungan tersebut dilakukan dalam kondisi ceteris paribus alias tidak ada perubahan pada faktor-faktor lain,” pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa risiko yang perlu diantisipasi adalah jika harga minyak dunia meningkat lebih tinggi, misalnya hingga rata-rata 35% selama enam bulan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong defisit APBN mendekati batas maksimal 3% dari PDB.

Dalam pandangannya, ketahanan fiskal dapat diperkuat melalui sejumlah langkah, salah satunya efisiensi pada belanja operasional kementerian dan lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Belanja barang dan jasa yang pada 2026 meningkat hingga Rp 141,8 triliun disebut masih memiliki ruang untuk penghematan.

Selain itu, reformasi subsidi energi juga dinilai penting karena distribusi subsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, konsumsi energi kelompok berpendapatan tinggi masih lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama subsidi.

"Potensi subsidi Elpiji yang salah sasaran mencapai Rp 44,8 triliun, ditambah subsidi BBM sebesar Rp 88,7 triliun. Jika total Rp 133,5 triliun ini bisa dialihkan secara tepat, APBN kita akan jauh lebih kokoh," ujar Christiantoko.

Ia juga menyinggung potensi sumber penerimaan lain melalui hasil investasi negara, termasuk dari badan usaha milik negara dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara. Skema serupa Net Investment Returns Contribution (NIRC) yang diterapkan di Singapura dinilai dapat menjadi salah satu referensi untuk menciptakan pendapatan negara yang lebih stabil.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa ketahanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara.

“Karena itu pemerintah perlu menunjukkan sikap berbagi beban secara nyata. Pemangkasan fasilitas pejabat, penegakan hukum terhadap korupsi, serta kebijakan yang tidak sewenang-wenang di lapangan akan memberi sinyal bahwa penghematan juga dimulai dari elite negara,” ungkap Christiantoko.

Ia menilai konsistensi penegakan hukum serta kebijakan yang dianggap adil dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam situasi tekanan ekonomi global, kepercayaan publik dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.