Perusahaan Antre Dapatkan Pengembalian Dana Setelah Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada Jumat, 20 Februari 2026 membatalkan tarif diberlakukan Presiden Donald Trump. Namun, para hakim meninggalkan pertanyaan senilai USD 133 miliar atau Rp 2.242 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.860) yang belum terjawab. Apa yang akan terjadi pada uang yang telah dikumpulkan pemerintah dalam bentuk pajak impor yang sekarang dinyatakan ilegal?

Mengutip AP, ditulis Minggu, (22/2/2026), perusahaan-perusahaan telah mengantre untuk mendapatkan pengembalian dana. Namun, jalan ke depan bisa jadi kacau.

Setelah semuanya mereda, pengacara perdagangan menuturkan, importir kemungkinan akan mendapatkan uang mereka kembali  pada akhirnya. “Ini akan menjadi perjalanan yang berliku untuk sementara waktu,” ujar pengacara perdagangan Joyce Adetutu, seorang mitra di firma hukum Vinson & Elkins.

Proses pengembalian dana kemungkinan akan dibahas oleh gabungan antara badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, Pengadilan Perdagangan Internasional khusus di New York, dan pengadilan tingkat rendah lainnya, menurut catatan kepada klien oleh pengacara di firma hukum Clark Hill.

“Jumlah uangnya sangat besar,” kata Adetutu.

"Pengadilan akan mengalami kesulitan. Importir juga akan mengalami kesulitan.”

Namun, ia menambahkan, “akan sangat sulit untuk tidak memiliki opsi pengembalian dana” mengingat betapa tegasnya Mahkamah Agung menolak tarif Trump.

Pada Jumat, pengadilan memutuskan upaya Trump untuk menggunakan undang-undang kekuasaan darurat untuk memberlakukan bea masuk tidak sah. Dua dari tiga hakim yang ditunjuk oleh Trump bergabung dengan mayoritas dalam menolak bagian utama pertama dari agenda masa jabatan keduanya yang diajukan kepada mereka.

Yang menjadi masalah adalah tarif dua digit yang diberlakukan Trump pada hampir setiap negara di dunia tahun lalu dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) 1977. Mahkamah Agung memutuskan undang-undang tersebut tidak memberi presiden wewenang untuk mengenakan pajak impor, sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh Kongres.

Badan bea cukai AS telah mengumpulkan USD 133 miliar dalam tarif IEEPA hingga pertengahan Desember. Namun, konsumen yang berharap mendapatkan pengembalian dana kemungkinan besar tidak akan mendapatkan kompensasi atas harga yang lebih tinggi yang mereka bayarkan ketika perusahaan meneruskan biaya tarif tersebut; kemungkinan besar kompensasi tersebut akan masuk ke perusahaan itu sendiri.

Dalam pendapat yang berbeda, Hakim Brett Kavanaugh mengkritik rekan-rekannya karena menghindari masalah pengembalian dana: “Mahkamah tidak mengatakan apa pun hari ini tentang apakah, dan jika demikian bagaimana, Pemerintah harus mengembalikan miliaran dolar yang telah dikumpulkannya dari importir.”

Mengutip kata yang digunakan Hakim Amy Coney Barrett  yang berpihak pada mayoritas, selama sidang Mahkamah pada bulan November tentang kasus tersebut, Kavanaugh memperingatkan bahwa “proses pengembalian dana kemungkinan akan menjadi ‘kacau.’”

"Saya kira ini harus diperdebatkan selama dua tahun ke depan,” kata Trump kepada wartawan pada konferensi pers Jumat, di mana ia mengecam keputusan Mahkamah dan mengatakan ia “benar-benar malu” pada beberapa hakim yang memutuskan menentang tarifnya. “Kita akan berakhir di pengadilan selama lima tahun ke depan.”

Berakhirnya tarif IEEPA dapat membantu perekonomian dengan mengurangi tekanan inflasi. Pengembalian tarif — seperti pengembalian pajak lainnya, dapat merangsang pengeluaran dan pertumbuhan. Namun dampaknya kemungkinan akan relatif kecil.

Sebagian besar negara masih menghadapi tarif tinggi dari AS pada sektor-sektor tertentu, dan Trump bermaksud mengganti pungutan IEEPA dengan opsi lain. Pengembalian dana yang dikeluarkan akan membutuhkan waktu untuk diproses — 12 hingga 18 bulan, menurut perkiraan TD Securities.

Pengacara perdagangan Dave Townsend, seorang mitra di firma hukum Dorsey & Whitney menuturkan, badan bea cukai AS memang memiliki proses untuk mengembalikan bea masuk ketika importir dapat menunjukkan adanya kesalahan. Badan tersebut mungkin akan mencoba mengembangkan sistem yang ada untuk mengembalikan tarif IEEPA Trump.

Selain itu, telah ada preseden bagi pengadilan untuk membuat pengaturan agar perusahaan mendapatkan kembali uang mereka dalam kasus perdagangan. Pada 1990-an, pengadilan membatalkan biaya pemeliharaan pelabuhan pada ekspor sebagai tidak konstitusional dan menetapkan sistem bagi eksportir untuk mengajukan pengembalian dana.

Namun, pengadilan dan bea cukai AS belum pernah berurusan dengan hal seperti ini — ribuan importir dan puluhan miliar dolar AS sekaligus.

“Hanya karena prosesnya sulit untuk dikelola bukan berarti pemerintah berhak untuk menahan biaya yang dikumpulkan secara ilegal,” kata pengacara perdagangan Alexis Early, mitra di firma hukum Bryan Cave Leighton Paisner.