Rincian Komponen THR ASN 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (THR ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri akan mulai disalurkan pada pekan pertama bulan Ramadan.

“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” tutur Purbaya ditulis Jumat (20/2/2026).

Meski demikian, ia belum merinci tanggal pasti pencairan THR tersebut. Namun, Purbaya memastikan penyaluran akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Bentar lagi,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa anggaran THR 2026 bagi ASN, TNI, dan Polri mencapai sekitar Rp 55 triliun. Dana tersebut ditargetkan dapat disalurkan pada awal Ramadan.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya. Yang jelas, di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya.

Mengacu pada kebijakan sebelumnya, THR ASN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan pangan
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja (tukin)

Estimasi Besaran THR ASN 2026

Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan nominal resmi THR ASN 2026. Namun, besaran THR biasanya mengacu pada struktur gaji serta pangkat dan golongan masing-masing pegawai.

Berikut perkiraan besaran THR ASN 2026:

• Golongan I: Rp 2,2 juta – Rp 2,8 juta
• Golongan II: Rp 3 juta – Rp 4 juta
• Golongan III: Rp 3,8 juta – Rp 5,4 juta
• Golongan IV: Rp 5,8 juta – Rp 7,8 juta.

Pemberian THR bagi ASN mengacu pada sejumlah regulasi yang menjadi payung hukum, antara lain:

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, dan Penerima Tunjangan
• Peraturan Menteri Keuangan terkait teknis pencairan dan penganggaran
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dengan adanya dasar hukum tersebut, pemberian THR bagi ASN memiliki kepastian regulasi dan tidak bersifat sementara. Pemerintah berharap kepastian pencairan ini dapat membantu ASN merencanakan keuangan keluarga dengan lebih baik, terutama selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.