Purbaya Turun Tangan Tindak Penyelewengan Pajak Besi Banci, Pelaku Industri Semringah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin berterima kasih kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang telah mau mendengar keluh kesah pelaku industri soal penyelewengan pajak pada peredaran produk baja, yang juga dikenal dengan istilah 'besi banci'.

Saleh mengatakan, Kadin Indonesia bersama sejumlah pelaku industri baja pada Desember 2025 telah bertemu dengan Purbaya.

"Syukur alhamdulillah, dari penyampaian-penyampaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan pelaku industri baja, dalam beberapa minggu terakhir ini ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Salah satunya yang saya sampaikan juga adalah kita tahu kalau di pasar itu ada istilah besi banci," ujarnya dalam Munas IISIA di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Di hadapan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, Saleh melaporkan bahwa persebaran besi banci di pasaran acapkali mengabaikan kewajiban pajak. Sehingga mempersulit pelaku industri dapat bersaing secara sehat.

"Waktu itu saya ingat betul Pak Menteri Keuangan langsung, oke, saya tindak lanjuti. Dan kita lihat mudah-mudahan ini dapat terus dibersihkan, sehingga industri baja nasional ini bisa tumbuh dan berdaya saing," ungkapnya.

Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) terhadap perusahaan dan pabrik baja yang berlokasi di kawasan industri Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Lantaran adanya laporan beberapa perusahaan produsen baja yang mangkir membayar pajak pertambahan nilai (PPN), dengan estimasi kerugian mencapai Rp 4 triliun per tahun.

Dalam kunjungan ke tempat produksi milik PT Power Steel Mandiri tersebut, Purbaya mendapati potensi kerugian penerimaan negara hingga sekitar Rp 583,36 miliar, hanya dari tiga perusahaan.

Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan beberapa modus operandi semisal melakukan transaksi tanpa memakai rekening perusahaan, tapi melalui rekening milik karyawan.

"Kalau kita lihat total sampai 40 perusahaan (melakukan tindakan penyelewengan serupa), kan lumayan gede tuh. Kita prediksi Rp 4-5 triliun berkurangnya income kita," kata Purbaya.

"Kita dapat berapa puluh nama perusahaan yang melakukan praktek seperti ini. Yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang case based. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang," keluhnya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya gagal menemui sang pemilik yang kabur sebelum dilakukan proses penyidakan. "Nanti staff saya akan manggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali," tegasnya.

Lebih lanjut, Purbaya berkomitmen untuk mengurusi kasus serupa, sehingga tercipta pasar yang fair untuk seluruh kalangan.

"Kalau perusahaan yang melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu tidak fair seolah kita menghukum orang yang baik," imbuhnya.

"Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu, jangan melakukan hal seperti ini lagi," dia menekankan.