Demo Buruh Hari Ini: KSPI Geruduk Kantor Gubernur Minta UMP 2026 Naik Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok buruh akan menggeruduk kantor Gubernur di sejumlah provinsi mulai hari ini hingga penghujung tahun, 23-30 Desember 2025. Demo buruh kali ini menyuarakan upah minimum provinsi (UMP) 2026 agar naik lebih di atas tahun lalu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta para Gubernur untuk menghitung kenaikan UMP 2026 dengan nilai indeks alfa 0,9.

"Sebagai bentuk penyampaian pendapat dan aspirasi terbuka, mulai Selasa, 23 Desember hingga 30 Desember 2025, buruh akan melakukan aksi besar-besaran secara serentak di seluruh kantor gubernur di Indonesia," kata Said Iqbal dalam keterangannya, ditulis Selasa (23/12/2025).

Sebagai informasi, nilai indeks alfa dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru mengenai pengupahan diatur dalam rentang 0,5-0,9. Adapun, besaran kenaikannya dirundingkan pada tingkat Dewan Pengupahan Daerah di tingkat provinsi masing-masing.

Selain menggelar aksi demo hari ini, Iqbal berencana untuk menggelar aksi lanjutan dikemudian hari dengan titik Istana Negara serta DPR RI. Namun, ini masih menunggu pengumuman lengkap kenaikan UMP 2026.

"KSPI dan Partai Buruh juga menyatakan bahwa aksi lanjutan di tingkat nasional, baik di Istana Negara maupun di DPR RI, akan dilakukan setelah melihat keputusan para gubernur di 38 provinsi, apakah berpihak pada keadilan upah atau kembali menekan kehidupan buruh," bebernya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan terbaru. Gubernur setiap provinsi harus menetapkan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat 24 Desember 2025, pekan depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan, kewenangan penetapan upah saat ini ada di Gubernur. Hitungannya mengacu pada formula dalam PP Pengupahan yang diteken Kepala Negara.

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (17/12/2025).

Ada dua kewenangan dalam PP Pengupahan ini. Pertama, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Kedua, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

"Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," beber dia.