Perwakilan OECD Sambangi Indonesia, Soroti Perdagangan-Ekonomi Digital

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap kabar terkini proses aksesi keanggotaan Indonesia ke Organization for Econonic Co-operation and Development (OECD). Sejumlah aspek sedang ditinjau secara menyeluruh, termasuk aspek perdagangan hingga ekonomi digital.

Dia menjelaskan, sejumlah perwakilan OECD akan melakukan peninjauan terhadap regulasi di beberapa sektor. Tinjauan teknis ini jadi langkah lanjutan dalam proses keanggotaan Indonesia ke organisasi tersebut.

"Pertemuan pagi ini Indonesia melakukan update terhadap technical review, dan hingga saat ini bidang utamanya adalah lingkungan, perdagangan dan ekonomi digital," kata Airlangga di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2024).

"Bidang tersebut didahulukan peninjauan mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam membentuk ketahanan nasional untuk menghadapi global, tantangan global hari ini," ia menambahkan. 

Dia menjelaskan, pemerintah telah memperbarui sejumlah aspek digital dalam proses aksesi ini. Selain itu, langkah menjaga aspek perdagangan internasional juga dikebut pemerintah, contohnya tertuang dalam perjanjian dagang dengan sejumlah negara dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

"Jadi Indonesia betul-betul dilihat sebagai negara yang sangat visible di global dan visibility di global ini diikuti dengan reform dan transformasi di ekonomi dan termasuk juga arahan Bapak Presiden untuk selalu melakukan debottlenecking, debirokratisasi dan transformasi yang secara cepat," tuturnya.

Respons Positif OECD

Airlangga juga mengungkapkan, sejauh ini respons perwakilan OECD masih positif terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah.

"Deputy Secretary General OECD tadi menyampaikan perkembangan aksesi Indonesia dari kacamata OECD. Antara lain disampaikan bahwa progres keanggotaan aksesi Indonesia ini sangat terlihat ataupun visible," ucapnya.

"Kemudian juga prioritas yang ditetapkan juga cocok artinya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh OECD dan juga tentu di tengah ketidakpastian global keanggotaan Indonesia di OECD ini diharapkan dapat menavigasi ketidakpastian dan kondisi multilateralisme dan multipolarisme yang ada di global," ia menambahkan.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui panduan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam industri keuangan. Kini, panduannya dilengkapi dengan standar global seperti yang diterapkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar perkembangan keuangan digital meningkat cukup pesat, sehingga diperlukan adanya pembaruan dari panduan yang distur OJK.

"Apakah itu dalam kaitan guidelines untuk AI ataupun kemajuan dalam berbagai teknologi digital dan beberapa perkembangan terakhir yang dilakukan baik di dalam proses re-grouping sandbox maupun yang sudah diluncurkan," kata Mahendra dalam OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025, di Sanur, Bali, dikutip Selasa (2/12/2025).

Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menjelaskan, pedoman AI di industri keuangan, khususnya pada sektor keuangan digital sebetulnya belum lama diterbitkan OJK. Hanya saja, melihat perkembangannya, sehingga perlu ada pembaruan.

"Kami melihat bagaimana perkembangan terakhir membutuhkan respon cepat dari kami untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan atas perdoman yang semula sudah diterbitkan untuk industri teknologi finansial di Tanah Air," kata dia.

"Kami beruntung dalam kesempatan peluncuran perubahan atau penyempurnaan pedoman yang dilakukan hari ini kami didukung penuh oleh OECD melalui proses review dan pemberian masukan," imbuhnya.