OJK Serahkan Tersangka Kasus Penggelapan Premi Asuransi Rp 6,9 Miliar ke Kejaksaan

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan kasus tindak pidana perasuransian yang melibatkan dua pimpinan PT Bintang Jasa Selaras Insurance Broker. Kedua tersangka, yakni WN selaku Direktur Utama dan EHC selaku Direktur, diduga menggelapkan premi asuransi dari dua institusi dalam rentang waktu 2018 hingga 2022.

Dalam temuan OJK, total premi yang digelapkan mencapai Rp 3,04 miliar milik pemegang polis Perumda BPR Bank Kota Bogor serta Rp 3,92 miliar milik PT Jamkrida Sulawesi Selatan. Penyidikan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengawasan, pemeriksaan khusus, hingga penyelidikan dan penyidikan.

“Penyidik OJK telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara (Tahap 1) kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap (P.21),” ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).

Kasus ini dijerat dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Ancaman pidana dalam aturan tersebut mencakup hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 5 miliar.

OJK kemudian berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses Tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Proses tersebut dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 27 November 2025.

OJK menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum dalam mengawal kasus-kasus kejahatan di sektor jasa keuangan.

“Dalam proses penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, koordinasi erat dilakukan dengan Polri dan Kejaksaan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan akuntabel,” ujar M. Ismail Riyadi.

OJK menambahkan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan secara berkelanjutan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat perlindungan konsumen, menjaga integritas lembaga jasa keuangan, dan memastikan stabilitas sektor keuangan nasional.