Soal Restrukturisasi Utang Kereta Cepat, Ini Peran Pemerintah dan Danantara

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal membagi peran dalam penyelesaian utang kereta cepat Whoosh. Danantara akan mengambil porsi urusan operasional, sementara pemerintah pada sisi infraatrukturnya.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menuturkan, restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh ditanggung pemerintah dan Danantara. Ini sejalan dengan mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah tentu saja yang berkaitan dengan infrastruktur," ungkap Dony, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dia menegaskan lagi, Holding Operasional Danantara akan berfokus pada pengelolaan operasi Whoosh. 

"Jadi kami bertanggung jawab secara operasional daripada Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi, dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi," terangnya.

Skema penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh tengah menjadi perbincangan. Terbaru, Presiden Prabowo menegaskan akan bertanggung jawab soal beban tersebut. Sementara, Danantata pun mengkaji skema public service obligation (PSO) dalam operasionalnya, meski belum ada rincian pasti mengenai skema tersebut. 

Prabowo Tanggung Jawab

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara tentang polemik utang proyek  Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh senilai Rp 116 triliun yang ramai diperbincangkan publik.

Presiden meminta masyarakat tak khawatir dan ribut-ribut. Kepala Negara menegaskan akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang Whoosh. 

"Enggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025.

Prabowo juga meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk tak khawatir dengan penyelesaian utang Whoosh. Semua menjadi tanggung jawab Kepala Negara. "Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak ada masalah PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir.“

Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan, kehadiran Whoosh penting untuk pelayanan terhadap publik.

“Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu diujungnya tanggung jawab RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," ujar dia. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tengah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau “Whoosh”. Menurutnya, pembahasan dilakukan secara teknis antar kementerian dan bersama Danantara Indonesia sebagai mitra strategis.

“Kita sedang bahas, nanti tentu dibicarakan secara teknis antar kementerian dan juga dengan solusi dengan Danantara,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari Antara, Jumat (7/11/2025).

Airlangga optimistis Danantara memiliki kapasitas dan beragam opsi untuk membantu menuntaskan permasalahan utang tersebut. “Kalau korporasi kan banyak cara,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk menghitung kembali seluruh detail utang KCIC serta menyiapkan berbagai skenario penyelesaian, termasuk opsi perpanjangan masa pinjaman.

"Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario terbaik," jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Danantara Indonesia menegaskan telah menyiapkan dua skema utama untuk membantu penyelesaian utang proyek KCIC. Skema pertama adalah dengan menambah penyertaan modal atau equity injection, dan skema kedua melalui pengambilalihan infrastruktur KCIC oleh pemerintah.

"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," ungkap COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria.

Dony menegaskan, kedua opsi tersebut tengah dikaji untuk memastikan keberlanjutan operasional KCIC sekaligus menjaga stabilitas keuangan BUMN terkait.