Sukses

LIVE

Bos Danantara Bakal Evaluasi Penuh Whoosh Sebelum Lapor ke Luhut dan Purbaya

CEO Danantara Rosan Roeslani bakal melakukan evaluasi proyek Kereta Cepat Whoosh secara menyeluruh.

Diterbitkan 17 Oktober 2025, 14:20 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - CEO Danantara Rosan Roeslani bakal melakukan evaluasi proyek Kereta Cepat Whoosh secara menyeluruh, tidak hanya berfokus dari sisi utang saja. Danantara saat ini tengah melakukan pengkajian opsi untuk penyelesaian proyek milik konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.

Setelahnya, hasil evaluasi tersebut bakal disampaikan ke berbagai pemangku kepentingan terkait, mulai dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Karena kan ada Kementerian Perhubungan, ada Menko, ada Menkeu, DEN, Pak Luhut. Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya komprehensif, bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi problem lagi," ujar Rosan di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Rosan melanjutkan, proses penyelesaian ini tidak hanya berkutat di segi finansial. Danantara juga telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah China hingga National Development and Reformasi Commission (NDRC).

"Karena ini buat mereka jadi hal yang sangat penting, karena ini adalah program Presiden Xi Jinping pada saat itu. Jadi tolong bersabar," ucap dia.

Ia juga tidak mau proses penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh ini sampai mengganggu pelayanan PT KAI (Persero) selaku induk usaha.

"Ini aja opsinya sedang kita kaji semua. Bukan hanya semata-mata dari finansial aja, ini kelanjutannya seperti apa supaya ke depan berjalan baik, dan dampaknya ke KAI juga positif. Karena kalau ini dampak ke KAI akan berdampak ke pelayanan kereta api yang lainnya," tuturnya.

 

2 dari 3 halaman

Skema Pembayaran Lewat Dividen

Sebelumnya, Ketika Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan mencari skema pembayaran utang Whoosh yang tidak membebani langsung APBN.

Luhut memberi sinyal, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menggunakan dividen BUMN yang relevan, serupa dengan skema pada proyek LRT sebelumnya.

"Nanti kita lihat lah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun. Nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan," kata Luhut beberapa waktu lalu.

 

 

3 dari 3 halaman

Pesan Luhut

Meski begitu, Luhut mengingatkan hampir tidak ada proyek transportasi publik di dunia yang sepenuhnya menghasilkan keuntungan finansial tanpa dukungan pemerintah. Menurut dia, subsidi merupakan hal wajar, asalkan diberikan secara tepat sasaran dan terukur.

"Tapi ingat ya, tidak ada publik transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," pungkasnya.

 

EnamPlus