Warga Daerah Tertinggal Jadi Target Utama Program Bedah Rumah di 2026

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Komisi V DPR sepakat untuk memprioritaskan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah untuk masyarakat di daerah tertinggal pada 2026.

"Penentuan titik lokasi BSPS diusulkan oleh Komisi V DPR untuk seluruh provinsi di Indonesia. Percepatan usulan dan verifikasi BSPS dimulai sejak awal tahun 2026," kata Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam kesimpulan rapat.

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk 2026 sendiri sudah disetujui oleh Komisi V DPR sebesar Rp 10,8 triliun. Sebagian besarnya akan digunakan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengungkapkan, dari Rp 10,8 triliun itu akan digunakan untuk berbagai keperluan masing-masing direktorat jenderal.

Untuk Sekretariat Jenderal, anggaran yang diajukan Rp 891 miliar. Lalu untuk Inspektorat Jenderal anggaran yang diajukan Rp 26 miliar.

Sementara anggaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman diajukan sebanyak Rp 2,9 triliun yang sebagian besar dipakai untuk BSPS. Anggaran itu juga digunakan untuk rumah susun 3 tower, rumah khusus 244 unit, PSU rumah umum 807 unit, dan penanganan kumuh dan sanitasi sebanyak 75 ha (5 lokasi)/1.000 unit.

"Ini sebagian besar adalah untuk BSPS sebanyak indikasinya 120 ribu unit yaitu BSPS untuk di pesisir. Selain itu, digunakan untuk manajemen penanganan rumah kumuh, sanitasi, dan PSU, dan juga rumah khusus dan juga rumah susun," terang Didyk.

Anggaran untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebanyak Rp 3,9 triliun juga sebagian besar dipakai untuk bedah rumah. Akan ada sekitar 160 ribu rumah tidak layak huni yang akan direnovasi di perdesaan.

Selain itu, anggaran itu juga akan dipakai untuk rumah susun sebanyak 6 tower/137 unit, rumah khusus bencana sebanyak 410 unit, PSU rumah umum sebanyak 600 unit, dan penanganan kumuh dan sanitasi sebanyak 75 Ha (5 lokasi)/1.000 unit.

Untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, anggaran yang diajukan Rp 3 Triliun yang digunakan untuk BSPS 120.000 unit, rumah susun 13 tower, PSU rumah umum 600 unit, dan penanganan kumuh dan sanitasi sebanyak 75 Ha (5 lokasi)/1.000 unit. Kemudian, anggaran untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diajukan Rp 41 miliar.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, dari total usul pagu 2026 tersebut, sebesar Rp 8,9 triliun atau 81 persen dialokasikan khusus untuk program BSPS.

"Anggaran BSPS di tahun 2026 meningkat signifikan dibanding tahun 2025. Jika sebelumnya Rp 1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan naik 773,5 persen menjadi Rp 8,9 triliun untuk 400 ribu unit," ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut beberapa waktu lalu.

Ara menegaskan, seluruh program tersebut disusun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026.

"BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit. Sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan," tuturnya.