Bersih-Bersih Menteri PU Berlanjut: Ganti 6 Eselon I, Sisanya Menyusul

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan perombakan di lingkungan Kementerian PU, dengan melakukan perombakan kepada enam jajaran pejabat setingkat eselon I.

"Secara resmi telah melakukan rotasi terhadap 6 pejabat eselon I, Dirjen, Sekjen, dan Irjen," ujar Dody dalam sesi konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Namun, Menteri PU tidak menjelaskan lebih rinci apa alasan pasti ia melakukan perombakan di jajarannya, plus siapa nama-nama yang terkena. Ia hanya menyebut itu sebagai sebuah langkah evaluasi dan penyegaran.

"Langkah ini semata-mata diambil sebagai bagian evaluasi menyeluruh dan penyegaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk selalu mampu mendukung secara penuh Asta Cita Presiden Prabowo dan Gibran," ungkapnya.

Eselon II Sia-Siap

Dody pun mengingatkan, pemasangan nama-nama baru di jajaran Kementerian PU nantinya akan turut dilakukan pada pejabat setingkat eselon II ke bawah.

"Kalau kemudian ditanyakan kepada saya, program saya ke depan, setelah penggantian eselon I, kami akan teruskan dengan eselon II, termasuk kasatker, kepala balai, dan PPK-nya," tegas Menteri PU.

Lebih lanjut, ia turut bersikap terhadap beberapa nama anak buahnya di daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, Menteri PU telah mencopot tiga pejabat di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, menyusul OTT yang dilakukan oleh KPK.

Selain itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung juga telah menahan 4 pegawai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bangka Belitung, terkait kasus dugaan korupsi. KPK juga telah menetapkan Kepala BBWS Babel sebagai tersangka.

Menindaklanjuti kasus itu, Menteri PU mengaku telah menonaktifkan para aparatur sipil negara (ASN) terkait yang sudah ditersangkakan.

Ada 5 orang dari Bangka Belitung, dan 1 orang di Sumatera Utara. Tidak hanya menonaktifkan tersangka, tapi juga kami mengganti semua pejabat di atasnya," ungkap dia.

"Semata-mata hanya ingin menjaga agar proses hukum ini berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya, tidak perlu ada lagi yang ditutupi," dia menegaskan.