Sumur Minyak Rakyat Kini Legal, UMKM dan Koperasi Bisa Ikut Kelola

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melegalkan pengelolaan sumur minyak rakyat. Lewat penerbitan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, Kementerian ESDM tengah menginventarisir keberadaan sumur-sumur minyak berusia tua di Indonesia, baik yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ataupun masyarakat.

"Ada juga kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di beberapa wilayah, masyarakat menggali sumur, yang keluar itu adalah minyak," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Yuliot pun menyoroti keberadaan sumur minyak rakyat yang berada di luar wilayah kerja migas. Lantaran, kegiatan pengambilan minyak mentah di luar area tersebut tidak memiliki basis hukum.

Melalui Permen ESDM 14/2025, pemerintah bakal memberikan perizinan berusaha bagi UMKM, koperasi, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut mengelola sumur minyak rakyat.

"Pengelolaan sumur minyak masyarakat tersebut akan kita bentuk wadahnya, apakah dalam bentuk UMKM yang ada di daerah, koperasi, atau dalam bentuk badan usaha," kata Yuliot.

"Kita juga mendorong BUMD untuk bisa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sumur masyarakat ini," dia menambahkan.

Keberadaan payung hukum tersebut juga jadi upaya pemerintah untuk memberantas keberadaan sumur-sumur ilegal. Yuliot pun cemas jika sumur tua itu dikelola oleh masyarakat, maka kegiatan produksi minyak tersebut justru bakal menimbulkan permasalahan hukum.

Berdasarkan data yang didapatnya di Sumatera Selatan saja, ia menemukan lebih dari 100 kasus per tahun terkait pelaksanaan sumur minyak masyarakat yang tidak berlandaskan payung hukum.

"Jadi kalau ini diakumulasikan secara nasional, itu ada sekitar 8 daerah yang menjadi intensi kita untuk melakukan penataan," ungkap dia.

Untuk itu, Kementerian ESDM mendorong tata kelola sumur minyak rakyat melalui pembentukan badan usaha UMKM. Masyarakat yang ada di dalam wilayah kerja tersebut nantinya berhak menjadi pemegang saham dari badan usaha UMKM bersangkutan.

Senada, masyarakat setempat juga berhak ikut mengelola sumur minyak rakyat tersebut, dengan menjadi anggota dari badan usaha koperasi. Kementerian ESDM nantinya akan turun tangan untuk melakukan pembinaan kepada UMKM dan koperasi terkait.

"Alternatif lain, itu bisa juga dilakukan penghimpunan kegiatan usaha oleh BUMD. Jadi kalau ini dilakukan penghimpunan kegiatan usahanya oleh BUMD, maka yang melakukan pembinaan itu ada dua. Pemerintah daerah ikut melakukan pembinaan, dan juga pemerintah pusat akan juga melakukan pembinaan," tuturnya.