Pedagang TikTok Shop Dkk Bakal Kena Pajak, Mendag Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara perihal rencana pengenaan pajak e-commerce bagi para pedagang online di platform besar seperti Tiktok Shop, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, hingga Bukalapak.

Mendag Busan mengatakan, pengenaan pajak e-commerce ini sebenarnya merupakan wacana lama yang hendak dieksekusi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Ia pun tidak menampik keterlibatan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam fase awal perancangan bakal aturan tersebut. "Awal-awal, kan prosesnya itu lama. Proses pembahasannya sudah beberapa kali," ujar Mendag di kantornya, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Namun kini, ia menyerahkan proses penyelesaian aturan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Saat ditanya apakah aturan tersebut bakal berdampak terhadap perdagangan e-commerce, ia tak banyak menjawab.

"Coba nanti kita lihat," kata Mendag singkat.

Adapun industri e-commerce Indonesia memang tengah mengalami lonjakan pertumbuhan signifikan. Laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Co memperkirakan, nilai transaksi bruto (GMV) sektor ini mencapai USD 65 miliar pada 2024, dan bisa melonjak dua kali lipat lebih menjadi USD 150 miliar pada 2030.

Menurut kabar beredar, pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru yang mewajibkan platform e-commerce untuk memungut dan menyetorkan pajak dari pendapatan para penjual yang bertransaksi di platform mereka. Untuk meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menciptakan kesetaraan perlakuan antara toko daring (online) atau e-commerce dan toko fisik (offline).

Menurut para pelaku industri, regulasi tersebut berpotensi menambah beban operasional dan administrasi platform, sekaligus memicu eksodus para penjual kecil dari pasar daring.

Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran dari para operator e-commerce. Menurut sumber yang turut menghadiri pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak, pihak platform menyampaikan keberatan atas potensi beban administratif tambahan, termasuk kemungkinan terganggunya pengalaman pengguna.

Platform khawatir aturan ini akan menghambat pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekosistem digital di Indonesia. Apalagi, mereka harus menyesuaikan sistem internal agar mampu memotong dan menyetor pajak secara tepat waktu ke negara.

Dalam draf aturan yang sedang dibahas, pemerintah berencana mewajibkan platform untuk memotong pajak sebesar 0,5 persen dari pendapatan penjual dengan omzet tahunan antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar.

Kelompok penjual dengan omzet di kisaran tersebut tergolong dalam kategori UMKM, yang saat ini memang sudah diwajibkan membayar pajak. Namun, selama ini kewajiban itu dijalankan secara mandiri oleh penjual, bukan oleh platform.