Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi jadi Mainan Makelar Proyek, Kok Bisa?

Liputan6.com, Jakarta  Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menyebut, koperasi desa Merah Putih (Kopdes) berpotensi sebagai mainan makelar proyek.

Suroto menjelaskan, sejak diterbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) beberapa waktu lalu, pemerintah pusat dan daerah begitu gencar dorong dirikan koperasi ini.

“Namun, melihat konsep dan cara pendirianya, Kopdes ini sudah salahi prinsip dasar koperasi. Bertolak belakang dengan kunci keberhasilan koperasi yang terjadi di seluruh dunia, salahi regulasi koperasi dan Kopdes ini pada akhirnya hanya akan jadi mainan para makelar proyek,” kata Suroto, dikutip Senin (12/5/2025).

Menurutnya secara konseptual, Kopdes sebetulnya tidak layak disebut sebagai koperasi karena tidak tunjukkan ciri ciri sebagai koperasi sama sekali. Sebut misalnya motivasi pendirianya yang  berasal dari pemerintah secara atas bawah (top down), kehilangan otonomi dan kemandirianya serta jauh dari sistem pengelolaan yang demokratis. 

Padahal, koperasi itu di berbagai belahan dunia sukses karena dikembangkan atas prakarsa masyarakat, dikembangkan secara mandiri dan dikelola secara demokratis sebagai ciri keunggulan koperasi. Pemerintah itu tugasnya ciptakan ekosisitem yang kondusif bagi tumbuh berkembang koperasi yang sehat bukan dirikan koperasi atau peralat koperasi. 

“Semua ciri atau syarat keberhasilan koperasi tidak ada sama sekali di dalam sistem Kopdes,” ujarnya.

Kopdes ini selain tidak menunjukkan karakter sebagai koperasi juga hanya bertujuan  jangka pendek atau abaikan syarat keberlanjutan. Penggunaan dana pemerintah yang dominan ini menjadi bentuk kooptasi dan rawan jadi mainan politik. 

Suroto mengatakan, pelibatan pihak-pihak yang tidak kompeten secara kelembagaan hanya akan merusak citra koperasi kedepannya. Sehingga Kopdes ini lebih layak ini disebut sebagai lembaga para makelar proyek ketimbang sebagai koperasi. 

Model organisasi makelar proyek yang atas namakan koperasi ini sudah sering terjadi di Indonesia. Dalam istilah lama disebut sebagai koperasi merpati. Koperasi jenis ini berdiri karena adanya stimulus pendanaan dari luar atau pemerintah. 

“Didirikan ramai ramai hanya untuk sekedar menampung kucuran pendanaan dari pemerintah baik berupa bantuan langsung atau kredit program dari pemerintah,” ujarnya.

Ia menilai Kopdes MP ini dibangun dengan konsep yang salah karena dikembangkan dari atas sebagai alat pemerintah dan bahkan ditempel dengan birokrasi politik desa dengan diarahkan untuk dibentuk melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes). 

“Semua orkestrasi dimainkan untuk tujuan pengejaran keuntungan dari para makelar proyek. Mereka yang hanya ingin mendapat keuntungan dari aktifitas pendanaan proyek,” jelasnya.

Pengembangan Kopdes yang secara konsep berantakan ini menandakan masyarakat dan pejabat publik kita memang tidak banyak memahami apa itu koperasi yang sebenarnya. Ini artinya masalahnya sudah di level paradigma. Level pengetahuan pemahaman mendasar yang salah.