Menko Airlangga Bocorkan Tantangan Inklusi Keuangan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan empat tantangan inklusi keuangan di Indonesia, meski terus mencatat kenaikan setiap tahunnya.

Airlangga mencatat, tingkat inklusi keuangan Indonesia pada 2023 lalu mencapai 88,7%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 85,1%.

“Walaupun secara tingkat inklusi (keuangan) mencapai target, beberapa tantangan masih kita lihat," ungkap Airlangga, dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta pada Jumat (22/3/2024).

Tantangan pertama, adalah kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi yang mencapai 35,4%.

“Kemudian juga diskualitas tingkat inklusi dan literasi keuangan antar daerah, antar kelompok sosial masyarakat dan pedesaan belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal sebesar 29,3%,” papar Airlangga.

Ketiga, masyarakat pedesaan belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal sebesar 35,4%.

Terakhir, adalah rendahnya tingkat literasi keuangan, juga penggunaan layanan keuangan digital yang belum merata.

"Kita perlu tingkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, kemudian juga perlu pengukuran data dan pengukuran keuangan inklusif di berbagai kelompok masyarakat. Termasuk masyarakat difabel di daerah tertinggal dan pekerja migran Indonesia," pungkasnya.

Pada tahun 2020, tingkat inklusi keuangan mencapai 81,4%, berlanjut meningkat pada 2021 menjadi 83,6%, dan pada 2022 meningkat ke 85,1%, hingga 88,7% di 2023.

2 dari 3 halaman

OJK Gelar Gerak Syariah 2024 untuk Dongkrak Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

20151104-OJK Pastikan Enam Peraturan Akan Selesai Pada 2015 — Petugas saat bertugas di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Untuk mengoptimalkan dan menyemarakkan bulan Ramadan serta meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan rangkaian kegiatan melalui Gebyar Ramadhan keuangan syariah atau yang disingkat menjadi Gerak Syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi berharap program ini akan semakin menggiatkan dan menggerakkan berbagai upaya untuk mendorong keuangan syariah di Indonesia.

"Program gerak Syariah ini satunya untuk mengorkestrasi kegiatan literasi dan juga inklusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia secara masif dan merata sepanjang bulan Ramadhan 1445 hijriah ini,” kata Friderica dalam acara Pembukaan Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2024, Rabu (13/3/2024).

Friderica menambahkan, Gerak Syariah memiliki makna Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya agar terus bergerak menebarkan manfaat dan keberkahan melalui upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat.

"Saya sangat mengharapkan agar kolaborasi ini dapat berjalan baik sepanjang Ramadhan ini dan juga kantor OJK serta PUJK Syariah akan secara aktif menyemarakan bulan suci ini melalui gerakan kampanye keuangan syariah nasional,” jelas Friderica.

Adapun Menurut Friderica, bulan Ramadhan merupakan momen tepat untuk masyarakat Indonesia lebih mengenal dan menggunakan produk serta layanan keuangan syariah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK, Ismail Riyadi menuturkan acara Gerak Syariah 2024 akan dilakukan sepanjang bulan Ramadhan 1445 hijriah dengan mengadakan program edukasi melalui podcast, konten media sosial, dan webinar.

3 dari 3 halaman

Literasi Keuangan Syariah Orang Indonesia Naik Tapi Inklusi Masih Rendah

20151104-OJK — Tulisan OJK terpampang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya diberitakan,Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah dibandingkan indeks literasi dan inklusi keuangan secara nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah hanya sebesar 9,14 persen untuk indeks literasi dan 12,12 persen untuk inklusi.

“Ini masih jauh dibandingkan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional sebesar 49,68 persen dan 85,1 persen,” kata Friderica dalam acara Pembukaan Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2024, Rabu (13/3/2024).

Meskipun begitu, Friderica menjelaskan, berdasarkan survei pada 2023 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik untuk indeks literasi keuangan syariah, tetapi untuk tingkat inklusi keuangan syariah masih jauh yang diharapkan.

“Pada waktunya nanti OJK akan mengumumkan hasil survei nasional indeks literasi dan inklusi keuangan 2023 yang dilakukan oleh OJK, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS),” jelas Friderica.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Tegaskan Nilai Tukar Rupiah Masih Aman

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beserta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri ke kanan) saat menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Airlangga Hartarto
Pejabat
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian
Lihat Selengkapnya
Airlangga Hartarto
Inklusi Keuangan
Keuangan