Otorita IKN Usul Tambahan Anggaran Rp 3,5 Triliun di 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, perkembangan fisik pekerjaan infrastruktur dasar di proyek ibu kota negara, atau IKN Nusantara Tahap 1. (Foto: Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan, pihaknya mengusulkan rencana tambahan anggaran IKN di 2024 sebesar Rp 3,569 triliun.

"Mungkin kami ingin mengajukan beberapa tambahan anggaran, utamanya untuk menampung atau mengelola dari fasilitas infrastruktur, sarana/prasarana yang nantinya akan diserahterimakan kepada kami dari kementerian/lembaga lain," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024).

Adapun porsi terbesarnya teruntuk Deputi Bidang Sarana dan Prasarana senilai Rp 2,175 triliun. Bambang lantas merinci peruntukan tambahan anggaran untuk mengelola sarana dan prasarana tersebut.

"Kalau kita lihat di dalamnya apa saja, misalnya program pengembangan dan maintenance (Rp 587 miliar), pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi (Rp 347 miliar), pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman (Rp 893 miliar)," paparnya seraya mencontohkan.

Tunggu Kemenkeu

Pada Maret ini, ia melanjutkan, Otorita IKN juga berencana untuk mengajukan usulan tambahan anggaran 2024 untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp 122 miliar. Namun saat ini statusnya masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

"Pada bulan Mei nanti tentu ada diskusi, bagaimana misalnya pemeliharaan dan pengelolaan gedung yang telah selesai, pembangunan konstruksi gedung yang tidak atau belum dikerjakan oleh kementerian/lembaga teknis," imbuhnya.

Kemudian, kata Bambang, juga terkait biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya untuk pemda yang masuk delineasi IKN, penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemdasus.

"Karena kami harus mengantisipasi untuk memulai penyelenggaraan pemerintah daerah khusus. Ini antisipasinya begitu nanti ada Perpres bahwa ibukota akan berpindah, tentu kami harus memulai fungsi kami sebagai pemda khusus," tutur Bambang Susantono.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Tanggung Semua Biaya Pindah PNS ke IKN

Sebanyak 12 tower berupa rumah susun (rusun) dengan teknologi modular tersebut sudah siap dimanfaatkan untuk jadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi di proyek IKN Nusantara.

Pemerintah akan menggodok besaran insentif atau tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASNl) kloter pertama yang pindah ke Ibu Kots Nusantara (IKN). Pemerintah akan membahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan menanggung keberangkatan ASN sekeluarga. Termasuk dengan biaya kepindahan bagi asisten rumah tangga (ART).

Rinciannya, pemerintah akan menanggung keberangkatan bagi satu orang ASN, satu istri ASN, dua anak ASN, hingga satu ART.

"Jadi ini masih akan kita bahas terkait dengan untuk insentif pionir. Jadi ini pionir bagi yang pertama. Jadi mereka untuk pengepakan perjalanan untuk satu suami, satu iatri, dua anak, dan ART," ujar Anas saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (15/3/2024).

"Nah berapa nilainya? Ini sedang kami akan bahas dengan kementerian keuangan," imbuhnya.

Tunggu Ratas Jokowi

Dia menjelaskan, pembahasan itu masih menunggu jadwal ratas bersama Presiden Jokowi. Dia membidik waktunya tidak terlalu lama untuk diumumkan.

"Yaa tentu kita bahas, mungkin dengan tidak terlalu lama kami akan lapor ke bapak Presiden untuk disiapkan di ratas terkait dengan pembahasan," jelas Menpan RB.

3 dari 3 halaman

Kuota ASN Lokal

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas tengah meramu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Termasuk menghitung kuota bagi ASN lokal di wilayah sekitar ibu kota baru tersebut.

Anas mengatakan, nantinya akan ada alokasi jumlah ASN khusus dari wilayah Kalimantan Timur. Baru, sisanya akan dipenuhi lewat seleksi nasional. Ini jadi upaya memberikan keseimbangan dan porsi bagi ASN lokal.

"Khusus untuk IKN, kami kemarin telah diskusi untuk mengajukan afirmasi seperti di Papua. Karena kalau di IKN 100 persen ini dibuka bebas, khawatir kami ada penduduk lokal di sekitar IKN yang tidak tetampung didalam ikut tes seleksi CPNS secara nasional khusus IKN," bebernya dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengadaan ASN 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/3/2024).