Sukses

IKN Butuh Investasi Rp 150 Triliun untuk Bangun Perumahan

Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan IKN butuh pemasukan investasi hingga Rp 150 triliun untuk membangun sektor perumahan.

Liputan6.com, Jakarta Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan, IKN butuh pemasukan investasi hingga Rp 150 triliun untuk membangun sektor perumahan.

Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp 467 triliun, mayoritas atau sekitar Rp 375 triliun berasal dari dana non APBN, atau dari investasi. Termasuk untuk membangun sektor perumahan dengan porsi kebutuhan yang cenderung besar.

"Kalau di data, itu total lahan perumahan yang diperlukan atau disediakan utk hunian itu 600 ha di IKN. Dan diestimasi kebutuhan investasinya Rp 150 triliun. Jadi, kalau Rp 350 triliun sekian dari investasi, Rp 250 triliun sekian dari KPBU, Rp 150 triliun itu hunian," terangnya dalam acara market sounding skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) IKN sektor perumahan di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Selain KPBU, ia menambahkan, investor juga turut diundang untuk berpartisipasi dalam skema investasi langsung (direct investment) yang tidak menggunakan jaminan pemerintah.

"Enggak jadi fokus hari ini, tapi itu akan jadi peluang ke depan. Contoh penyediaan hunian dari non ASN atau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR," imbuh Agung.

Kota Inklusif

Agung menegaskan, IKN akan dibangun jadi kota inklusif untuk setiap lapisan masyarakat, sehingga bisa tinggal nyaman di ibu kota baru. Oleh karenanya, berbagai skema investasi turut disiapkan untuk penyediaan proyek hunian.

"Contohnya hotel, Hotel Nusantara yang dibangun konsorsium Agung Sedayu Group ini progresnya sudah hampir 60 persen. Targetnya 17 Agustus sudah digunakan utk dihuni para tamu VIP," ungkapnya.

"Dimana pekerja hotel rumah sakit, guru pendidik di sekolah-sekolah, itu ada peluangnya di luar skema KPBU hari ini. KPBU hari ini secure karena ada jaminan penghuni dari pemerintah karena ASN mulai berpindah," tuturnya.

 

 

 

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jokowi Groundbreaking Tahap 6 di IKN Mei 2024 untuk Proyek Pendidikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan melakukan proses peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap ke-6 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Mei 2024. Proyek-proyek yang akan dibangun sebagian besar adalah untuk pendidikan. 

Hal itu diutarakan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono dalam sesi market sounding skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) IKN sektor perumahan di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

"Targetnya bulan Mei nanti akan ada groundbreaking yang keenam. Pak Presiden sudah lima kali groundbreaking di IKN untuk beberapa investasi, dan keenam bulan Mei targetnya adalah untuk proyek-proyek pendidikan," ujar Agung.

Sektor pendidikan, kata Agung, akan jadi pelengkap untuk mewujudkan IKN sebagai kota as a place to work, to live, to play, and to learn. Sementara IKN sudah memiliki proyek perkantoran, perumahan hingga mal dan tempat olahraga, nantinya ibu kota baru tersebut juga akan memiliki sekolah dan kampus sebagai tempat belajar.

"Jadi complete ecosystem to work, to live, to play, and to learn akan terwujud di IKN," imbuh Agung.

"Karena di akhir orang akan mengatakan IKN ini jadi enggak sih? Some people make things happen, some others watch things happen, when others even just wonder what has happened. Nanti tahu-tahu (bilang), oh jadi toh," ungkapnya.

 

3 dari 3 halaman

World Class City for All

Guna mengejar slogan IKN sebagai sebuah world class city for all atau kota dunia untuk semua, Agung melanjutkan, maka terdapat 12 sektor pembangunan yang jadi prioritas.

"Dari 12 sektor ini, 6 adalah sektor prioritas utama, dan 6 lagi sektor prioritas yang sifatnya tinggi. Yang utama ini di antara 6, salah satunya untuk hunian," kata dia.

Namun, pembangunan itu tak mungkin dilakukan dengan hanya bermodal APBN. Oleh karenanya, Agung menekankan bahwa IKN akan perlu dibangun dengan modalitas utama berasal dari dana non APBN, khususnya investasi.

"Rp 467 triliun kebutuhan pembangunan IKN, Rp 375 triliunnya dari non APBN, dari investasi. Dan, porsi terbesar dari investasi itu dari KPBU, 54 persen Rp 252 triliun," terang Agung.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.